Walhi dan TUK Desak Hentikan Pembiayaan Perusak Lingkungan

INIPALU.COM – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta perbankan berhenti membiayai operasional investasi perusahaan sawit yang merusak lingkungan.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulteng Abdul Haris, saat temu media, Selasa (17/12/2019). berdasarkan riset yang dilakukan di Benua Eropa, Walhi merekomendasikan prinsip keuangan berkelanjutan untuk diterapkan di Indonesia.

Menurutnya, prinsip keuangan berkelanjutan itu perlu diterapkan, seiring dikeluarkannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 51 tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan.

Berdasarkan riset mereka, kata Haris, terdapat sejumlah perbankan besar di Indonesia yang uang nasabahnya mengalir ke beberapa perusahaan sawit.

Termasuk perusahaan sawit yang beroperasi di Sulawesi Tengah yakni PT Astra Agro Lestari.

“Yang kami duga telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial dengan masyarakat,” kata Haris.

Olehnya itu, Walhi mendorong penerapan prinsip atau konsep keuangan berkelanjutan.Dengan sikap perbankan yang hanya membiayai perushaaan sawit yang taat pada aturan dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

Konsep itu diperkuat dengan riset yang dilakukan Transparansi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia, yang menemukan bahwa ada banyak sekali perbankan besar di Indonesia yang membiayai grup-grup perusahaan besar serta membiayai aktivitas investasi perusahaan sawit di Indonesia, termasuk perusahaan sawit yang beroperasi di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hal itu, Direktur Eksekutif TUK Indonesia Edi Sutrisno merekomendasikan sejumlah bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengawas lembaga keuangan perbankan.

Edi Sutrisno mengatakan, ada 3 rekomandasi yang mereka tujukan pada OJK. Yakni pertama meningkatkan pengawasan karena banyak sekali praktek-praktek perbankan membiayai perusahaan-perusahaan yang secara legal itu bisa disebut ilegal.

Dalam konteks pengawasan ini, pihaknya meminta OJK memperkuat sistem monitoring dan pengaduan OJK untuk menilai kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan OJK nomor 51 tahun 2017.

Perlu juga merevisi pedoman teknis bagi bank untuk implementasi POJK nomor 51 tahun 2017 dan POJK nomor 3 tahun 2017.

“Mempertimbangkan revisi peraturan OJK nomor 18 tahun 2016 terkait penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan memasukkan pasal tentang pengelolaan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST),” jelas Edi.

Selain pengawasan OJK juga perlu meningkatkan koordinasi, itu penting untuk mengupayakan OJK untuk masuk sebagai anggota komite pengarah gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam.

Serta  meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekaligus menjadi bagian dari Network for greening finansial system.

Terkahir, pihaknya menyarankan OJK meningkatkan perencanaan strategis.Yakni membentuk forum pemangku kepentingan atas keuangan berkelanjutan.

“Serta memulai proses memuju penyusunan roadmap keuangan berkelanjutan baru periode 2020-2024,”terangnya.

Tak hanya OJK, pihaknya juga memberikan rekomendasi pada lembaga jasa keuangan dan perusahaan industri yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan.”Patuhilah semua peraturan yang ada,”tandasnya.(*)/Dhani.

BAGIKAN

LEAVE A REPLY