PALU – Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Pemerintah Kota Palu membayar pokok utang pembangunan jembatan IV kepada PT Global Daya Manunggal (GDM) sebesar Rp14,9 miliar lebih.

Pembayaran itu dilakukan atas berbagai putusan dan pertimbangan hukum yang dilakukan Pemkot Palu. Di antaranya putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) nomor 258/V/ARB-BANI/2007 tanggal 2 Oktober 2007 dan atas Perintah Mendagri dan disetujui DPRD Kota Palu.

Majelis BANI selanjutnya mendaftarkan Putusan Arbitrase ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Pasal 59 jo Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif penyelesaian Sengketa atas biaya Pemohon.

Kemudian Ketua Pengadilan Negeri (PN) Palu menerbitkan surat Penetapan Aanmaning (teguran) nomor 258/5/ ARB-BANI/2007 tanggal 22 Mei 2008. Dalam teguran itu, intinya memerintahkan Pemkot untuk memenuhi isi Putusan arbitrase Na 258 JO. Selanjutnya berita Acara Aanmaning I teguran ke-ll, tanggal 21 Agustus 2008.

Terhadap Putusan PN Palu tersebut, Pemkot Palu mengajukan upaya hukum Banding kepada PT Sulteng. Namun upaya hukum tersebut kandas. PT Sulteng justru memberikan putusan No. 84/Pdt/2015/PT PAL tanggal 14 Januari 2016 yang menguatkan putusan PN Palu No.128/Pdt.Plw/2014.PN Palu tanggal 16 Juni 2015.

Tidak sampai disitu, Pemkot masih berusaha mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung (MA) yang terdaftar dalam register perkara MA No. 2835 K/Pdt/2016.

Jembatan Palu IV. Istimewa

Permohonan Kasasi ini pun lagi-lagi kandas lantaran MA telah memberi putusan nomor 2835 K/Pdt/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang intinya menolak kasasi dan menghukum Pemkot Palu untuk melaksanakan putusan PN Sulteng dengan membayar biaya perkara.

Menurut Mantan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu, Romi, keputusan BANI sifatnya final dan mengikat. Pada 22 Agustus 2019, Romi menyebut Kemendagri menyurati Wali Kota Palu perihal pelaksanaan putusan pengadilan yang telah incrah.

Dalam surat inipun Wali kota diminta tidak lagi perlu melakukan upaya hukum. Melainkan diperintahkan untuk patuh dan tunduk serta melaksanakan putusan pengadilan.

“Surat ini ditandatangani langsung Mendagri Tjahjo Kumolo,” jelas Romi.

Atas berbagai putusan itu, Pemkot Palu lantas berkonsultasi ke berbagai pihak seperti Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kemendagri.

Berdasarkan hasil konsultasi itu, KPK kemudian meminta Pemkot mentaati dan melaksanakan putusan tersebut. Hasil konsultasi dengan Kemendagri, Pemkot Palu diperintahkan untuk menaati putusan BANI.

“Kalau putusan hukum itu tidak dilaksanakan maka kepala daerah bisa diberhentikan dari jabatan selama 6 bulan,” tambah Romi.

Selain itu Pemkot PaIu juga melaksanakan rapat Forkopimda pada tangggal 27 November 2018 diruang Wali Kota Palu yang dihadiri langsung Wali kota Palu, Kapolres, Kasi Datun Kejari Palu, Ketua DPRD Kota Palu.

Kepala Bappeda Kota Palu, lnspektur lnspektorat Kota Palu, Kepala PU Kota Palu, BPKP Provinsi Sulteng dan Kepala Bagian Hukum Setda Kata Palu dengan agenda rapat membahas Pembayaran jembatan Palu IV.

Peserta rapat menyepakati untuk meminta pendapat hukum kepada Pengadilan mengenai putusan BANI. Dari rapat itu Pengadilan Negeri (PN) Palu kemudian menyampaikan surat Nomor W 21-U1/456/H.02/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 perihal penyampaian pendapat hukum terkait pelaksanaan Putusan Arbitrase pasca putusan Mahkamah Agung RI.Nomor 2835 KIPdt/2016 yang ditujukan Kepada Wali Kota Palu.

Dalam surat tesebut, Pemerintah Kota Palu dalam hal ini Wali Kota Palu berkewajiban melaksanakan seluruh amar putusan BANI.

Olehnya, Romi menjelaskan, bahwa langkah pembayaran itu sebenarnya telah mendapat persetujuan DPRD Palu. Hal itu disepakati sejak dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019, dimana RAPBD ini telah dibahas bersama Banggar DPRD Palu.

Lalu dibahas ditingkat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda). Kemudian persetujuan dalam rapat Paripurna DPRD Palu tentang penjelasan wali kota atas Ranperda APBD 2019.

Setelah itu disepakati melalui Paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Palu. Lalu paripurna jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi.

Berikutnya dalam rapat panitia khusus (Pansus) RAPBD 2019. Lalu paripurna pendapat akhir fraksi atas RAPBD 2019.

“Rapat ini sifatnya persetujuan Karena Seluruh fraksi menerima dan menyetujui RAPBD 2019 itu,” ujar Romi.

Setelah disetujui DPRD Palu, RAPBD ini pun diajukan ke Gubernur Sulteng untuk fasilitasi dan evaluasi. Hasil fasilitasi lagi-lagi kembali dan dilaporkan ke DPRD dalam rapat tingkat Banggar.

“Dokumen-dokumen tentang persetujuan DPRD Palu ini semuanya diarsipkan,”terangnya.
Soal itu dibenarkan Sekretaris DPRD Palu, Ajenkris.

Menurut dia, jika ada anggota DPRD Palu yang mengaku tidak terlibat dalam proses persetujuan RAPBD, maka kemungkinan besar anggota bersangkutan tidak hadir dalam setiap rapat pengambilan keputusan.

“Mungkin ada anggota yang tidak hadir. Sehingga mengaku tidak pernah ada pembahasan soal pembayaran jembatan dalam RAPBD 2019,”bebernya.

Ajenkris pun menyebut, segala pembahasan yang melahirkan keputusan terkait persetujuan DPRD Palu atas RAPBD 2019 itu pada dasarnya sudah diketahui Ketua DPRD Palu.

“Yang jelas ketua dewan akui ada pembahasan. Kalau ada yang mengaku tidak tahu, maka biarlah dibuktikan ditingkat pengadilan,” jelas Ajenkris.

Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu, Didi Bakran, malah punya penafsiran baru soal putusan BANI tersebut. Ini terkait amar putusan BANI nomor 259 halaman 29, yang menyebut Pemkot Palu telah diberi kesempatan oleh sekretariat BANI/majelis untuk menyampaikan jawaban atas permohonan arbitrase dan duplik atas replik yang diajukan pemohon (PT GDM).

Di sini BANI menyebut salahsatu alasan lahirnya putusan karena termohon (Pemkot Palu) tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Didi menjelaskan, saat itu Pemkot Palu beralasan tidak memiliki anggaran biaya perkara untuk hadir dalam agenda jawaban termohon tersebut di Jakarta.

“Alasan Pemkot Palu tidak hadir karena soal biaya ini yang perlu kita analisa bersama sebagaiman amar putusan BANI tersebut. Apa iya, kala itu Pemkot Palu tidak bisa mengupayakan anggarannya untuk sekedar hadir?” tanya Didi.

Dari alasan sepeleh itulah kemudian hemat Didi, Pemkot Palu saat ini akhirnya terpaksa mengikuti semua putusan putusan untuk melakukan pembayaran hutang.

“Kita, pemerintah sekaranag sekarang inikan hanya meneruskan,” tandas Didi. (**)

LEAVE A REPLY