TNI Polri Terus Kejar Sisa 13 DPO Poso

Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Abdul Rakhman Baso, saat memberikan keterangan terkait 13 DPO Poso yang masih dalam pengejaran TNI/Polri. (Foto Sugi)

Palu, – Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Pol Abdul Rakhman Baso menegaskan negara tidak boleh kalah dengan para terduga DPO kelompok sipil bersenjata pimpinan Ali Kalora di wilayah Kabupaten Poso.

Hal itu, diungkapkannya setelah pelaksanaan silaturahmi dan ramah tamah bersama awak media hang ada di Kota Palu, Selasa (15/09/2020) pagi.

Orang nomor satu di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah itu menjelaskan, saat ini para terduga daftar Pencarian Orang (DPO) kelompok sipil bersenjata masih tersisa sekitar 13 orang, yang diduga keberadaannya masih di sekitar wilayah Kabupaten Poso.

“DPO ada 13 yang belum kita amankan, namun sudah ada beberapa yang sudah kita tangkap dan amankan,” jelasnya.

Dirinya juga menambahkan, olehnya itu opresai tinombala tetap akan terus di perpanjang, hingga pihaknya dapat menangkap 13 DPO yang masih dalam pengejaran itu.

“Tujuan operasi Tinombala adalah menangkap para DPO, syukur-syukur bisa menyerahkan diri untuk melakukan proses hukum, kalau mengangkat sejata melawan aparat, negara tidak boleh kalah, kita lakukan tindakan tegas,” kata Kapolda Sulteng Irjen Pol Abdul Rakhman Baso, kepada wartawan usia acara ramah tamah di Palu, Selasa.

Penganti Irjen Syafril Nursal ini mengatakan, hingga saat ini anggota TNI-Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Operasi Tinombala terus memburu para terduga di wilayah Poso, khususnya wilayah Gunung Biru.

Ia juga menjelaskan personel Satgas Operasi Tinombala yang dikerahkan untuk memburu para terduga DPO di wilayah Kabupaten Poso ini sebanyak kurang lebih 779 orang.

“Gabungan dari TNI-Polri dibantu teman-teman dari Densus, dari Bais, dari BIN dan lainnya yang terlibat,” jelasnya.

Tidak hanya itu Kapolda juga berharap, sebelum berakhirinya Operasi Tinombala, para terduga bisa ditangkap atau menyerahkan diri demi terciptanya situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

“Untuk proses operasinya sampai kapan, saya belum bisa pastikan karena kita dalam dua minggu ini masih dalam evaluasi, apakah sampai akhir tahun atau bagaimana, apalagi ini menjelang Pilkada harus kita antisipasi dari kelompok-kelompok tersebut,” katanya.(*)/Sugi.

BAGIKAN

LEAVE A REPLY