PALU – Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) belum juga disahkan oleh Pemrintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Kondisi itu membuat sejumlah lembaga masyarakat untuk mendesak segera pengesahan RUU PKS tersebut. Salah desakan datang dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK).

Perwakilan LBH APIK, Nining Rahayu mengatakan, menurut LBH APIK, ada 5 alasan mendasari pentingnya RUU PKS segera disahkan.

Pertama, angka kekerasan seksual di Indonesia terbilang masih cukup tinggi. Berdasar laporan yang ada, dalam setiap 2-3 jam ada tiga perempuan yang mengalami kekerasan.

“Baik terjadi di ruang domestik maupun ruang publik,” Nining, dalam media gathering dan diskusi publik dengan tema membangun komitmen jurnalis untuk terlibat dalam gerakan bersama mendukung pengesahan RUU PKS, di Kota Palu, Rabu (2/12/2020).

Kedua, karena penyelesaian dengan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan di Indonesia dinilai tidak memberi efek jerah bagi pelaku, justru merugikan perempuan dan pihak keluarganya.

Ketiga, belum adanya sistem pemidanaan terhadap jenis-jenis kekerasan seksual di Indonesia. Seperti halnya pada kasus pemerkosaan, yang pelakunya tidak bisa dipidana jika tidak ada bukti penetrasi yang terjadi. Sehinga jatuhnya hanya pada tindakan pencabulan.

Keempat, terhadap korban kekerasan dan keluarganya dianggap belum mendapat dukungan dari negara. Ini terkait denda dalam sebuah perkara yang harus dimasukkan ke kas negara.

Terkahir, pelaku kekerasan seksual masih mendapat akses untuk menjalani rehabilitasi pada RUU PKS tersebut.

“Karena yang harus diperbaiki itu otaknya pelaku, bukan kelamin, karena kelamin bergerak atas perintah otak, jadi pelaku akan diberikan pendamping dalam rehabilitasi,” terangnya.

BAGIKAN