PENDERITAAN penyintas bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong (Padagimo) sepertinya belum berakhir. Bagaimana tidak, hampir tiga tahun penyintas belum mendapat hunian layak yang diprogramkan pemerintah dengan nama Hunian Tetap (Huntap).

Belum habis dampak bencana 28 September 2018 yang tidak hanya meninggalkan duka yang mendapat bagi penyintas yang kehilangan orang-orang tercinta, kehilangan harta benda, disusul gelombang kehilangan pekerjaan dan yang terbaru adalah hantaman bencana non alam Pandemi Covid-19.

Lagi-lagi penyintas Padagimo kembali mendapat terpaan dampak dahsyatnya. Ribuan penyintas kehilangan pekerjaan, sementara bantuan bencana tak lagi diterima. Yang bisa dilakukan adalah tabah, berusaha apapun itu dikerjakan asal halal untuk bisa memenuhi kebutuhan dapur keluarga di hunian sementara yang sempit, pengab, panas, sesak, ketika siang panas, ketika hujan luapan air hujan masuk ke dalam Huntara. Mengadu ? entah sudah berapa kali mereka mengadu minta kejelasan nasib mereka, teriak mungkin suara mereka sudah habis, tetap dua tahun hamper tiga tahun yang dijanjikan hanyalah sabar dan masih diusahakan oleh pemerintah.

Berdasarkan keterangan Dansatgas Percepatan Rehab Rekon pasca bencana Padagimo, Danrem 132 Tadulako, Brigjen TNI Farid Makruf ketika ditemui Mangge Dollar di lapangan Tenis KONI Sulteng, Selasa (9/3/21). mengungkapkan, masih ada ribuan penyintas yang belum pindah ke Huntap karena pembangunan Huntap belum rampung. “Ada banyak masalah, mulai dari pembebasan lahan. Proses hokum lahan pembangunan Huntap, ada warga yang sudah menerima bantuan Stimulan tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya, karena tidak didampingi tim yang sudah ditugaskan,” katanya.

Bahkan jenderal bintang satu itu, membeberkan bahwa ada pelaksana pekerjaan Huntap sejenis Risha yang tidak menyelesaikan pekerjaannya. Danrem berjanji dimasa kepemimpinannya jika ada lagi pelaksana pekerjaan yang tidak merampungkan pembangunan Huntap, dia tidak segan-segan akan menuntut secara hukum. “Di zaman saya ini, kalau ada yang begitu lagi, saya akan gugat. Kasihan masyarakat sudah terlalu lama di pengungsian. Apalagi sebentar lagi puasa dan lebaran,” tegasnya.

Pertanyaan besarnya adalah salah siapa, ribuan penyintas belum juga menerima Huntap ? Dua tahun lebih bukan waktu yang singkat memaksakan penyintas bertahan di Huntara yang serba memprihatinkan. Padahal Presiden Jokowi sudah sangat gamlang, tegas untuk segera menuntaskan pemulihan rehab rekon salah satunya penyediaan Huntap bagi para penyintas. Namun kenyataannya, perintah presiden yang konon dekat dengan rakyatnya itu sepertinya hanya habis di kata “SIAP” ketika Presiden Joko Widodo kembali mempertanyakan pemenuhan hak-hak penyintas Padagimo yang belum terpenuhi hingga hari ini.

Pertanyaan itu kembali akan dipertanyakan salah siapa ? apakah salah masyarakat yang menolak tanah mereka dijadikan Huntap, sementara proses ganti rugi tak kunjung ada penyelesaian ? ataukah salah para petinggi-petinggi yang diberi wewenang mengurus hak-hak penyintas yang kurang mampu menerjemahkan kerja-kerja cepat dan tepat seperti perintah presiden Jokowi.

Ataukah perlu mengganti para petinggi-petinggi yang sudah dua tahun mengurus hak-hak penyintas tapi tak juga beres-beres dengan pejabat baru yang lebih memiliki kompetensi dan kemampuan di banding yang ada sekarang yang terkesan lamban, kurang merespons dan mungkin tidak memiliki kompetensi menangani hak-hak penyintas.

Mulai dari Stimulan yang terlalu lambat dan berbelit-belit prosesnya, pembangunan Huntap yang sekali lagi belum tuntas menjelang tahun ke tiga penyintas berada di pengungsian.
Semoga para penyintas tetap diberi kesehatan dan ketabahan menghadapi semua ini. Saat Ramadhan tiba dan sampai pada Lebaran tiba, makna dari ibadah Ramadhan tidak mengurangi kekhusyukan penyintas merayakannya bersama keluarga walaupun dalam kondisi terlalu lama di pengungsian.

Semoga badai secepatnya berlalu, senyum penyintas kembali melebar ketika janji menempati Huntap itu akhirnya tiba….Tabe… ***

LEAVE A REPLY