INIPALU.COM – Terkait Pelantikan Pejabat Eselon yang diduga Melanggar Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola angkat bicara.

Melalui via Whatsapp Longki menuturkan, statment Rusdi Mastura terkait adanya pelanggaran pelantikan di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah. dalam di enam bulan terakhir, masa berakhirnya jabatan incumbent sudah memperoleh izin mendagri.

“Rencana pengukuhan pejabat sudah berdasarkan nomenclatur baru dan akan dilaksanakan sebentar siang,” tulis Longki balasan Whatsapp. Rabu (10/03/2021)

Selain itu tulis Longki. bahwa pengukuhan pelantikan ini sudah memperoleh izin mendagri.”Jadi tidak ada yang dilanggar, ini yang bung cudi mungkin tidak tahu, beliau berpikir saya melanggar edaran mendagri . nomor persetujuan mendagri ada dikantor,” paparnya.

Lanjud Longki, pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 untuk kegiatan-kegiatan di beberapa OPD sudah menggunakan nomenclatur jabatan yang baru. Contohnya dulu karo otonomi daerah dan karo pemerintahan terpisah. sekarang digabung menjadi 1 biro yaitu biro ADM pemerintahan, Pejabat-pejabat tentu berkurang, tapi sebaliknya biro ekonomi dan pembangunan sekarang menjadi 2 biro, yaitu biro ekonomi dan biro pembangunan.

“Atas dasar itulah, semua maka sangat perlu dikukuhkan.Untuk itu, makanya dengan persetujuan oleh mendagri diperintahkan untuk segera dikukuhkan,” Jelas Longki Djanggola.(*)/red

LEAVE A REPLY