PALU, – Surat Edaran pemerintah perihal pelarangan mudik lebaran 2021, ternyata hanya berlaku untuk perjalanan jauh melintasi beberapa kabupaten yang mulai diberlakukan mulai 6-17 Mei 2021.

Sementara, untuk wilayah yang aglomerasi atau kota dan kabupaten yang terhubung langsung tidak berlaku.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola saat melantik Bupati dan Wakil Bupati Tojo Unauna dan Morowali Utara, di kantor Gubernur Sulteng, Jumat (30/4/2021) menjelaskan wilayah-wilayah yang aglomerasi bisa melakukan perjalanan atau mudik lebaran.

Yang dimaksud wilayah aglomerasi adalah daerah-daerah yang saling berhubungan seperti, warga dari Kota Palu hanya bisa melintas ke wilayah Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, di luar dari daerah aglomerasi tersebut tidak boleh melintas.

Demikian halnya warga dari Kabupaten Poso hanya bisa melintas ke wilayah aglomerasinya daerah Tojo Unauna dan sebalinya dari Touna ke Poso.

Untuk wilayah aglomerasi wilayah Kabupaten Banggai, hanya bisa melintas ke wilayah Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, sebalinya pun demikian.

Kemudian untuk wilayah aglomerasi Kabupaten  Morowali hanya bisa melintas ke wilayah Kabupaten Morowali Utara demikian pula sebaliknya. Daerah-daerah itu yang dimaksud merupakan aglomerasi yang saling berhubungan.

Sementara untuk wilayah batas provinsi Sulteng dari arah Sulawesi Barat yang akan masuk ke wilayah Donggala akan ditutup bagi pelintas dari antar provinsi lainnya, demikian juga di wilayah batas provinsi Sulteng dari arah Gorontalo masuk ke wilayah Parigi Moutong, wilayah perbatasan provinsi Sulteng dari arah Sulawesi Selatan yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Poso dan wilayah batas provinsi Sulteng dari arah Kendari yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Morowali ditutup bagi pelintas antar provinsi.

Berikut wilayah-wilayah aglomerasi di Provinsi Sulteng;
1) Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parimo.
2) Kabupaten Banggai, Balut, dan Bangkep.
3) Kabupaten Poso, dan Tojo Unauna.
4) Kabupaten Buol dan Tolitoli.
5) Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

*Alasan Larang Mudik 2021
Apa yang menjadi alasan dasar sehingga pemerintah menetapkan larangan mudik di tahun 2021. Dikutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan kebijakan pemerintah yang melarang mudik Lebaran 2021. Menurut Presiden, semua pihak harus tetap mencegah penyebaran Covid-19 untuk tidak lebih meluas lagi.

“Untuk itu, sejak jauh-jauh hari pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada Lebaran kali ini,” ujar Jokowi dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/4/2021).

“Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Karena, pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah empat kali libur panjang,” lanjutnya.

Yang pertama, kata Jokowi, saat libur Idul Fitri 2020 terjadi kenaikan kasus harian hingga 93 persen. Di saat yang sama, terjadi tingkat kematian mingguan hingga 66 persen. Kenaikan kasus Covid-19 yang kedua terjadi saat libur panjang pada 20-23 Agustus 2020. Dimana mengakibatkan terjadi kenaikan hingga 119 persen dan tingkat kematian mingguan meningkat hingga 57 persen.

“Yang ketiga terjadi saat libur panjang pada 28 Oktober hingga 1 November 2020. Yang menyebabkan terjadinya kenaikan kasus covid hingga 95 persen dan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75 persen,” ungkap Jokowi. “Dan terakhir yang keempat terjadi kenaikan saat libur di akhir tahun 25 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021 mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78 persen dan kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 46 persen,” tuturnya.

Lebih lanjut, kepala negara menjelaskan, pertimbangan lainnya adalah harus menjaga tren menurunnya kasus aktif di Indonesia dalam dua bulan terakhir. Sebab saat ini, kondisi kasus aktif Covid-19 menurun dari 176.672 kasus pada 5 Februari 2021 menjadi menjadi 108.032 kasus pada 15 April 2021. Kemudian, Jokowi menyebut penambahan kasus harian juga sudah relatif menurun.

“Kita pernah mengalami 14.000 hingga 15.000 kasus per hari pada Januari 2021. Tapi kini berada di kisaran 4.000 sampai 6.000 kasus per hari,” tutur Jokowi.(*)/Ony

LEAVE A REPLY