BERITA PALU

Wali Kota Minta Kader Posyandu Siap Jadi Pendamping Dalam Pencegahan Resiko Stunting

136
×

Wali Kota Minta Kader Posyandu Siap Jadi Pendamping Dalam Pencegahan Resiko Stunting

Sebarkan artikel ini

INIPALU. COM- Pemerintah Kota Palu menyiapkan dua Skema penanganan resiko stunting yaitu  adalah pencegahan risiko Stunting dan  penanganan risiko Stunting.

Hal tersebut disampaikan wali Kota Palu, H Hadianto Rasyid saat membuka saat membuka Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting pada Senin, (20/2/2023)di Aula Kantor Camat Palu Selatan.

“Yang perlu kita perhatikan adalah resiko pencegahan stunting nya. Itu harus berjalan dengan baik. Seperti ibu hamil dan juga pernikahan dini itu perlu pendampingan. Terutama¬† bagi mereka yang berada pada posisi¬† dengan ekonomi yang kurang baik. ” Jelasnya.

Menurut Hadianto berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 pravelensi Stunting di Kota Palu mengalami kenaikan 0,8 persen bersama enam kabupaten lain seperti Buol 4,1 persen, Donggala 2,9 persen, Banggai Kepulauan 2,0 persen, Tojo Una-una 1,9 persen, Toli-toli 1,4 persen, dan Morowali Utara 2,1%.

“Penanganan Stunting DI Kota Palu saat ini itu cukup baik. Namun yang perlu kita tuntut bagaimana langkah-langkah¬† mencegah stunting. ” Ungkapnya.

Keberadaan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting ini Harap walikota mampu menjadi media untuk berkolaborasi dan elaborasi semua pemikiran agar mendapatkan rekomendasi yang tepat terkait dua hal tadi.

“Semoga forum ini tidak sebatas forum, tapi akan menghasilkan rekomendasi yang baik dan saya menunggu rekomendasi itu. Supaya kita bisa melihat upaya apa yang bisa kita lakukan kedepan. Jangan Ujung-ujungnya Duit,” tekannya.

Ia meminta agar kader-kader Posyandu di Kota Palu yang berjumlah sekitar 1.500 lebih orang bisa dimanfaatkan sebagai pasukan tempur yang siap menjadi pendamping di setiap kelurahan di Kota Palu.

Dalam Forum tersebut dihadiri sejumlah pihak seperti dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu, pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) baik Kota Palu maupun Provinsi Sulawesi Tengah.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *