INIPALU.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) Sulawesi Tengah (Sulteng), menggelar nonton bareng (Nobar) pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa 14 Maret 2023.
Dalam pidatonya AHY menegaskan kembali arah sikap dan posisi politik Partai Demokrat. Perhatian kita saat ini bukan hanya pemilu tetapi agenda kehidupan bangsa, Kita harus terus memperjuangkan perubahan dan perbaikan di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucap AHY.
Kepada pengurus dan seluruh kader Partai Demokrat di negeri ini untuk terus membantu dan memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia.
Pasalnya kata AHY beberapa hal diantaranya ekonomi di Indonesia saat ini semakin sulit akibat tata kelola keuangan negara tidak dilakukan dengan baik.
Menurut AHY dirinya merespon keresahan masyarakat yang disampaikan secara langsung kepadanya ketika berkunjung ke Lampung, Sumsel, Sulteng, Sulut, Sulbar, Jatim, Jateng, dan Yogyakarta.
Belum lagi kata AHY soal keadilan dan hukum yang kini menjadi sorotan di negeri ini.
“Demokrat merasa terpanggil dan berkewajiban untuk memikirkan dan mencari solusi atas persoalan kehidupan rakyat khususnya masalah ekonomi dan kesejahteraan,” ujar AHY dengan semangat berapi-api.
Melalui mimbar politik ini, AHY juga menyampaikan isu penundaan Pemilu 2024. Dia mempertanyakan apakah ada jabatan pelaksana tugas (Plt) Presiden.
“Memang, saat ini banyak orang takut bicara. Banyak yang takut ditangkap, jika berseberangan dengan sikap penguasa. Tetapi, untuk hal- hal yang sangat prinsip dan menyangkut hajat hidup mereka, rakyat masih berani untuk bersuara lantang. Rakyat yang saya temui di seluruh pelosok negeri, menolak penundaan Pemilu 2024,” kata AHY.
AHY mempertanyakan siapa yang akan didapuk menjadi pemimpin nasional apabila Pemilu 2024 ditunda. Dia heran apabila ada Plt presiden dan ratusan Plt anggota DPR RI.
” Saya khawatir, dunia akan melihat Indonesia sebagai ‘Banana Republic’, karena semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa mandat rakyat, tanpa Pemilu. Tidak memiliki legitimasi yang kuat sehingga kekuasaan yang dimiliki menjadi tidak sah, dan tidak halal,” tandasnya.**
