PALU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palu menggelar rapat paripurna, dengan agenda membahas Rancangan Peraturan DPRD Palu tentang perubahan kedua atas peraturan DPRD nomor 2 tahun 2018 tentang tata tertib (Tatib).
Dalam rapat tersebut, secara umum menyetujui laporan Panitia Khusus (Pansus) II. Meskipun, dalam pandangan Fraksi, Fraksi Hanura tidak memberikan pandangan dan absen dalam rapat tersebut. Selasa, 16 Mei 2023.
Rancangan tersebut diterima karena, tidak ada sanggahan dari peserta rapat. Sehingga dinyatakan bahwa Paripurna menyetujui hasil kerja Panitia khusus, sebagai rangkain proses pembahasan produk hukum daerah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Usai Ketua Pansus II H. Astam Abdulah membacakan laporannya.
Wakil Ketua II DPRD Palu, Erman Lakuana yang memimpin rapat mengatakan, meski tak ada pendapat dari fraksi Hanura, laporan Pansus II tetap diterima dan disetujui secara kelembagaan karena kuorum rapat telah terpenuhi secara undang-undang.
Sebelumnya Erman menyebut pembentukan Pansus II, dibentuk pada masa persidangan Cawu III, tanggal 5 November tahun 2022. Melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam tata tertib DPD Kota Palu.
Membahas dua rancangan produk hukum daerah yang bersifat aturan, yaitu Ranperda tentang penyelenggaraan perizinan perusahaan dan Rancangan peraturan DPRD Kota Palu terkait perubahan kedua atas peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2018 tentang tata tertib (tatib). Pembahasan dimulai tanggal 7 hingga 11 November tahun 2022 selama lima hari kerja.
Dengan dasar pembentukannya, melalui keputusan DPRD Kota Palu Nomor 188.34/91/produk hukum dan dokumentasi.
Pembentukan Pansus atas dasar 3 Ranperda dan 1 Rancangan peraturan DPRD pada masa persidangan catur Wulan III tahun sidang tanggal 5 November 2022.
Rapat Paripurna dihadiri Asisten I Setda Kota Palu Rizal, Wakil Ketua DPRD Palu Rizal Dg Sewang, anggota DPRD Palu dan pimpinan OPD Pemkot Palu. ***
