JAKARTA – Perusahaan kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia, Astra Agro Lestari (AAL) dan Eco Nusantara berencana mengadakan pertemuan awal untuk penyelidikan atas pelanggaran lingkungan dan HAM dilakukan oleh perusahaan AAL di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, Kamis (25/5). WALHI (Friends of the Earth Indonesia) pun menolak menghadiri kick-off meeting yang kemudian dibatalkan itu.
Pertemuan tersebut dijadwalkan setelah AAL menerbitkan “pembaruan kemajuan” di situs resmi webnya yang menyatakan, mereka sedang berkomunikasi dengan Friends of the Earth US dan menerima dukungan dari WALHI dalam penyelidikannya.
Namun bagi Friends of the Earth US secara konsisten menyatakan, bahwa substansi dan proses penyidikan yang didikte secara sepihak oleh AAL dan konsultannya tidak memadai dan bermasalah, sedangkan WALHI belum menyepakati terminologi atau framing investigasi lanjutan tersebut.
AAL dan Eco Nusantara juga salah mengklaim bahwa berpartisipasi dalam pertemuan kick-off investigasi pada 25 Mei. Secara posisi, WALHI menolak karakterisasi dilakukan dan investigasi ini, menegaskan kembali bahwa AAL harus mengembalikan tanah kembali ke masyarakat diambil tanpa persetujuan mereka, mengeluarkan permintaan maaf publik, menyediakan kompensasi atas hilangnya tanah dan mata pencaharian, serta melakukan pemulihan lingkungan berdasarkan fakta kasus yang muncul selama setahun terakhir.
“Kami terus meminta AAL untuk menindak bukti-bukti yang ada di ranah publik untuk memberikan pemulihan bagi mereka yang kehilangan tanah dan mata pencaharian karena operasi perusahaan,” kata Kepala Departemen Advokasi WALHI Sulawesi Tengah Aulia Hakim dalam keterangan tertulis diterima Media.
Sementara Manajer Kampanye Hutan dan WALHI Nasional, Uli Arta mengatakan masyarakat sudah menegaskan bahwa mereka tidak tertarik dengan investigasi sepihak yang tidak ada habisnya.
“AAL harus berkomitmen untuk mengembalikan tanah kepada petani dan masyarakat telah diambil secara paksa. Ini adalah titik awal diperlukan untuk mengakhiri konflik berlarut-larut telah dilakukan oleh perusahaan di Sulawesi selama beberapa dekade,” pungkasnya.
AAL pertama kali mengumumkan penyelidikan barunya pada Maret 2023, setelah sembilan perusahaan barang konsumen (consumer goods) menangguhkan sumber sawit dalam beberapa kapasitas dari AAL dan anak perusahaannya karena semakin banyak bukti perampasan tanah, pencemaran sumber air masyarakat, dan kriminalisasi tokoh masyarakat dan pelanggaran HAM dan lingkungan.
Jaringan Friends of the Earth, melakukan komplain kasus AAL dalam kasus melawannya, tidak dikonsultasikan dalam pengembangan kerangka acuan untuk penyelidikan dan ditanggapi secara publik ke pengumuman.
Rangkaian penangguhan dari perusahaan barang konsumen, menyusul laporan Maret 2022 yang merinci pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia oleh AAL dan anak perusahaannya, serta laporan verifikasi Agustus 2022 oleh Eco Nusantara menyusul penyelidikannya sendiri atas tuduhan terdokumentasi.
“Jika perusahaan bersikeras melakukan penyelidikan lebih lanjut, mereka harus fokus pada AAL yang memberikan bukti bahwa mereka memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) dari masyarakat untuk beroperasi di tanah mereka,” kata Jeff Conant, Senior Manajer Program Hutan Internasional di Friends of the Earth US.
Ia menyebutkan, pihaknya belum melihat dokumentasi bahwa AAL melakukan penilaian dampak lingkungan dan sosial tepat atau bukti bahwa anak perusahaannya memperoleh izin sesuai dengan hukum Indonesia.
“Investigasi harus memeriksa peran AAL dalam intimidasi dan kriminalisasi masyarakat. Masyarakat yang memiliki hak di garda depan dan menerima dampak dari operasi merusak AAL lelah dengan investigasi yang sia-sia, terutama ketika mereka tidak diberi kesempatan untuk menginformasikan prosesnya, atau menyetujui persyaratannya,” imbuhnya.
WALHI dan jaringan Friends of the Earth saat ini sedang meninjau ketentuan investigasi yang diberikan dan akan membagikan analisis kekurangan dan kesenjangan mereka dalam waktu dekat. ***
