Penulis : Rony Sandhi- Jurnalis- Kader GKST di Palu
TIDAK dapat dihindari proses politik juga akan menyambangi kader-kader organisasi Gereja yang memiliki kuantitas massa yang besar.
Di Sulawesi Tengah secara data Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) menjadi “incaran” pendulang suara pada pemilihan legislative maupun pemilihan kepala daerah di tahun politik 2024 mendatang.
Memang secara aturan organisasi maupun tata gereja GKST, kader GKST tidak boleh terlibat dalam politik praktis atau menggunakan identitas GKST sebagai modal untuk maju dalam politik praktis. Dalam hal ini GKST tegas dan tidak menyatakan mendukung pihak-pihak tertentu apalagi ikut-ikutan dalam politik praktis.
Tapi kader-kadernya yang tersebar di seantero Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan ini memiliki peluang dan kemampuan untuk dilibatkan atau melibatkan dalam kontestasi di tahun politik 2024.
Sebelum lebih jauh membahasnya, baiknya kita menguraikan latar belakang GKST.
GKST hadir pertama kali di Kabupaten Poso sekitar tahun 1893.
Dan kesepakatan tersebut ditindak lanjuti sehingga diputuskan dalam Proto Sinode tanggal 15 -17 Oktober 1947 dan diresmikan pada tanggal 18 Oktober 1947 dengan nama Gereja Kristen Celebes Tengah.
Nama ini diakui keberadaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan akte No. 23 pada tanggal 7 Oktober 1948.
Dalam perkembangannya nama Gereja Kristen Celebes Tengah berubah nama menjadi Gereja Kristen Sulawesi Tengah dan disingkat GKST.
Adapun jumlah gereja, jemaat dan penyebaran jemaat seperti dikutip dari Wikipedia Indonesia sebagai berikut ;
• Jumlah gereja/jemaat: 383 gereja, dan 24 kelompok kebaktian
• Jumlah anggota jemaat: 420.529 jiwa
• Jumlah pendeta: 630 orang
• Jumlah pelayan lainnya: 1915 orang
• Jumlah pelayan kategorial: 400 orang
Penyebaran Jemaat di Sulawesi Tengah, meliputi daerah Donggala, Poso, Banggai Kepulauan, Banggai/Luwuk, Morowali, Morowali Utara, Kota Palu, Parigi Moutong, Buol, Toli-Toli dan Tojo Una-Una.
Penyebaran pelayanan di Sulawesi Selatan, meliputi Luwu Timur dan Luwu Utara dan satu jemaat di Jakarta yakni, GKST Gloria Jakarta.
Data jemaat dan penyebaran GKST terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Nah, berdasarkan data tersebut kader GKST memiliki potensi besar untuk dilibatkan (Dicalonkan) atau mencalonkan dalam Pileg maupun kepala daerah di wilayah-wilayah tertentu.
Dikutip dari antaranews.com, berdasarkan data per 2016, GKST telah memiliki 26 Klasis dan terdiri dari 396 Jemaat dan 18 Kelompok Kebaktian dan pelayanannya meliputi Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan maupun Provinsi Sulawesi Barat.
Saat ini tercatat ada beberapa figur kader GKST yang akan berkontestasi di Pileg baik di tingkat kota/ kabupaten, tingkat provinsi maupun, tingkat pusat DPR RI, DPD RI.
Dengan data yang hampir 500 ribu jiwa ini, bagaimana kader GKST merespons kuantitas tersebut dengan mempersiapkan figur kader-kader terbaik, agar juga bisa duduk sebagai perwakilan mereka di Parleman atau di tingkat kepala daerah ?
Pertanyaannya yang timbul adalah, seberapa penting kader GKST melihat perlunya ada perwakilan mereka duduk di Parlemen atau menjadi kepala daerah ?
Dari sisi kapasitas, popularitas, elektabilitas, apakah figure dari kader-kader GKST yang akan terjun dalam tahun politik 2024 mendatang bisa diperhitungkan untuk mewakili aspirasi-aspirasi yang diharapkan ?
Ataukah mengesampingkan kader sendiri dan memberi dukungan kepada pihak lain yang dinilai lebih memiliki keterwakilan peluang untuk didukung ?
Bisa jadi mungkin figur dari Kader GKST yang kurang dekat, kurang menyampa, atau kurang akrab dengan yang sama sama kader GKST ?
Atau mungkin perlukah mempersiapkan kualitas figur yang mumpuni dulu, baru kemudian mempertimbangkan kuantitas yang ada ?
Pertanyaan ini untuk kita renungkan sesama kader GKST, termasuk saya.
Tidak bermaksud membandingkan dengan organisasi lainnya. Dengan kuantitas dan kapasitas yang ada sejumlah kader organisasi lainnya, sebut saja GEMIM yang berbasis di Sulawesi Utara, ada sejumlah kader mereka duduk di parlemen, baik kota, provinsi, kabupaten bahkan, DPR RI, di jajaran menteri dan di jajaran orang penting pemerintahan. ***
