DPRD KOTA

Pemkot Palu Diberikan Catatan Penting dalam Rapat Paripurna Terkait Pertanggungjawaban APBD 2022

44
×

Pemkot Palu Diberikan Catatan Penting dalam Rapat Paripurna Terkait Pertanggungjawaban APBD 2022

Sebarkan artikel ini

 

Palu – Dalam rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022 pada Rabu (5/7/2023) di ruang utama kantor DPRD Palu, Pemerintah Kota Palu diberikan beberapa catatan penting.

PODCAST PALU

Beberapa catatan penting mengenai kinerja Pemkot Palu tersebut ditegaskan oleh Joppie Alvi Kekung dari fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu.

Salah satunya adalah bahwa Pemkot Palu perlu memaksimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Joppie, meskipun realisasi anggaran mencapai 110 persen atau target sebesar Rp. 297 miliar, namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, PAD Kota Palu mengalami penurunan menjadi Rp. 341 miliar.

“Artinya, jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, terjadi penurunan meskipun target realisasi tahun anggaran 2022 mencapai 110 persen,” tegasnya.

Joppie juga menyoroti bahwa terdapat potensi yang belum dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Palu. Selain itu, terkait tingginya piutang Pemerintah Kota Palu dari tahun ke tahun, fraksi PDI-P menyarankan agar Pemkot membuat program untuk mengurangi jumlah piutang.

Selanjutnya, fraksi PKS DPRD Palu, yang dipimpin oleh Rusman Ramli, meminta Pemerintah Kota Palu untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan guna kepentingan masyarakat. Menurut Rusman Ramli, “Fraksi PKS berharap agar Pemkot Palu mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan, terutama untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Palu.”

Namun, fraksi PKS juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Palu atas keberhasilannya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terkait laporan pemeriksaan keuangan daerah.

“Semoga capaian ini semakin memotivasi seluruh stakeholder Pemerintah Kota Palu agar ke depannya lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ketua fraksi PKS DPRD Kota Palu.

Oleh karena itu, fraksi PKS akhirnya menerima Rancangan Peraturan Daerah laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu tahun 2022. Dalam agenda tersebut, sembilan fraksi menyetujui laporan pertanggungjawaban Ranperda Kota Palu tahun anggaran 2022.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Palu, Erman Lakuana, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Palu, dr. Reny Lamadjido, anggota DPRD Palu, dan OPD Pemkot Palu.**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Ingin Beriklan? Klik Disini