Kota Palu

SEMARA Tuntut Pencabutan IUP Dan Pertanggung Jawaban Hukum Direktur Utama CV. Rezky Utama

239
×

SEMARA Tuntut Pencabutan IUP Dan Pertanggung Jawaban Hukum Direktur Utama CV. Rezky Utama

Sebarkan artikel ini

Jakarta,- Ratusan massa aksi yang mengatasnamakan sebagai Serikat Mahasiswa Nusantara (SEMARA) kembali menggelar aksi unjuk rasa yang ke 4 kalinya di depan gedung Direktorat Jendral Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) serta didepan gedung Mabes Polri terkait dugaan ilegal minning CV. Rezky Utama (RU) bersama Perusahaan Tambang Nusantara (PTN) di Kabupaten Morowali Utara (Morut) serta melibatkan Kepala Syahbandar Kolonodale untuk memuluskan aktivitas mereka, Rabu (12/7/2023).

Presidium SEMARA Ahmad megatakan, pihaknya masih konsisten untuk terus mengawal kasus ini dan mendesak Dirjen minerba agar segera memberikan rekomendasi pencabutan IUP terhadap CV. Rezky Utama kepada pemerintah. Karena CV. Rezky Utama yang berkolaborasi bersama Perusahaan Tambang Nusantara (PTN) masih terus melakukan ilegal minning dan penjualan ore nickel tanpa mengantongi izin RKAB dan melakukan pemalsuan dokumen.

“Sampai hari kami masih konsisten untuk terus mendesak Dirjen Minerba agar segera memberikan rekomendasi pencabutan IUP Terhadap CV. Rezky Utama yang berkolaborasi bersama Perusaahan Tambang Nusantara (PTN) dalam melakukan pengangkutan maupun penjualan ore nickel ilegal di morowali utara tanpa mengantongi RKAB dan melakukan pemalsuan dokumen.” Pungkasnya

Sementara itu Gita bagian perancangan RKAB Dirjen minerba saat menerima masa aksi menjelaskan, kami akan segera melakukan pemanggilan kepada pimpinan perusahaan dan kemudian melayangkan teguran kepada CV. Rezky Utama.

“Kami akan segera melakukan pemanggilan kepada pimpinan CV. Rezky Utama, dan melayangkan surat teguran selanjutnya apabila peringatan kami tidak diindahkan maka konsekuensi terberatnya adalah pecabutan IUP.” Ucapnya

Selanjutnya mereka melakukan unjuk rasa di depan gedung Mabes Polri massa aksi menyampaikan terkait aktivitas pertambangan dan pengangkutan maupun penjualan hasil pertambangan ilegal dari CV. Rezky Utama yang belum mengantongi RKAB dan IPPKH diduga dibantu oleh kepala syahbandar kolonodale dengan tetap mengeluarkan Surat perintah berlayar (SPB).

Ahmad kembali menambahkan, pihaknya melakukan aksi unjuk rasa didepan gedung Mabes Polri sebagai notice atau pemberitahuan bahwa sedang terjadi aktivitas pertambangan ilegal di Morut oleh CV. Rezky Utama dan dibantu oleh kepala Syahbandar Kolonodale. Besok Pihaknya akan kembali untuk melaporkan secara resmi ke Kasubdit V Tipidter Bareskrim Polri.

“Aksi kami kali ini hanya sebagai bentuk pemberitahuan kepada Bareskrim Polri bahwa dimorowali utara telah terjadi aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh CV. Rezky Utama dan di bantu oleh kepada Syahbandar Kolonodale. Tadi kami sudah buat janji dengan Kasubdit V untuk bertemu Besok dan akan melaporkan secara resmi dugaan tindak pindana ilegal minning ini ke Kasubdit V Tipidter Bareskrim Polri.” Tutupnya./**

IMG-20240313-WA0017

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *