PALU – Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada tukang bangunan di Palu. Penyerahan ini adalah tindaklanjut dari MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020.
“Kami berharap seluruh anggota tukang bangunan di Sulteng khususnya di Palu memegang kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai penjamin jika terjadi kecelakaan kerja, ” kata Dewan Pertimbangan DPN Sulteng Dr Dewi Abdullah saat konsolidasi bersama pengurus DPN Sulteng dan Kota Palu di Aula Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pancamarga Palu, Senin 31 Juli 2023.
Konsolidasi ini dihadiri oleh pengurus DPN Sulteng, Ketua DPN Kota Palu Ichsan Hamsah dan para mahasiswa STIA Pancamarga Palu.
Andri Gultom dalam sambutannya mengatakan BPJS Ketenagakerjaan adalah modal sebelum bekerja agar jika terjadi kecelakaan kerja dapat ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, 90 persen Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di Sulteng belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan sehingga sangat beresiko jika terjadi kecelakaan kerja.
“Jangan sampai mereka jual kebun, rumah atau kendaraanya hanya untuk membiayai pengobatan jika terjadi kecelakaan kerja, ” ujarnya.
Dalam kesempatan ini pula ia menyampaikan agar pengurus DPN se Sulteng memastikan program sertifikasi pada TKK sesuai amanat undang – undang no 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dapat terlaksana. Menurutnya, sertifikasi ini dapat memberikan peluang kerja yang luas bagi TKK.
“Target kita adalah 50 ribu TKK Bersertifikat. Tentunya dibutuhkan langkah keseriusan para pengurus untuk memastikan sertifikasi ini berjalan secara mandiri, maupun dorongan kebijakan kepada Pemerintah” tambahnya.
Skema sertifikasi ini lagi kata dia akan berdampak pada kesejahteraan para TKK di Sulteng. Apalagi, Sulteng saat ini menjadi sasaran bagi industri untuk membangun smelter dan pembangunan infrastruktur.
“Ditambah lagi dengan IKN membutuhkan 260 ribu TKK tahap awal dan 1,6 juta hingga selesai. Tentunya, peluang kerja banyak sekali, ini akan mengangkat ekonomi masyarakat Sulteng, ” tutupnya.
