DPRD KOTA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Menyetujui Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

342
×

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Menyetujui Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

Sebarkan artikel ini

Palu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Palu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada Selasa, 8 Agustus 2023.

 

PODCAST PALU

Wakil Walikota Palu, dr. Reny Lamadjido, mengungkapkan bahwa persetujuan DPRD memiliki makna yang fundamental. Menurut dr. Reny, Raperda yang telah disetujui bersama akan segera diajukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Gubernur Sulawesi Tengah dalam tiga hari kerja setelah tanggal persetujuan antara Wali Kota dan DPRD. Dokumen yang diajukan akan mencakup Raperda, latar belakang, penjelasan, dasar pertimbangan, tarif pajak dan retribusi, proyeksi penerimaan, dampak terhadap kemudahan berusaha, serta berita acara perjanjian antara DPRD dan Wali Kota.

 

dr. Reny juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan perbaikan Raperda, termasuk badan pembentukan perda DPRD Kota Palu dan panitia khusus. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam menyederhanakan perizinan usaha di daerah serta memberikan insentif anggaran kepada daerah yang mengalami penurunan pendapatan akibat perizinan yang disederhanakan.

 

Dalam konteks kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, dr. Reny menegaskan perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mempercepat proyek-proyek strategis nasional dan menyederhanakan administrasi perpajakan daerah.

 

Salah satu perubahan signifikan adalah penggabungan lima jenis pajak berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan objek pajak antara pemerintah pusat dan daerah, menghindari tumpang tindih dalam pemungutan pajak, serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, peningkatan pajak mineral non-logam dan batuan serta penyederhanaan retribusi juga menjadi sorotan.

 

Penting untuk diingatkan bahwa implementasi kebijakan ini sesuai dengan amanat undang-undang, dengan tujuan mendukung kemudahan berusaha dan pelayanan daerah. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Ingin Beriklan? Klik Disini