Berita Palu

Konflik Penertiban Reklame di Kota Palu: DPRD Keluarkan Tiga Rekomendasi untuk Menyelesaikan Masalah

755
×

Konflik Penertiban Reklame di Kota Palu: DPRD Keluarkan Tiga Rekomendasi untuk Menyelesaikan Masalah

Sebarkan artikel ini

PALU – DPRD Kota Palu, melalui Komisi B dan Komisi C, telah mengeluarkan tiga rekomendasi terkait penertiban reklame di Kota Palu. Ketua Komisi C, Ahmad Umayer, mengungkapkan hal ini saat memimpin Rapat Dengar Pendapatan (RDP) bersama Himpunan Pengusaha Reklame Sulteng dan OPD terkait pada Selasa (3/10/2023) di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu.

Umayer, yang akrab disapa Mayer, menyatakan bahwa mereka telah menetapkan tiga rekomendasi untuk mencegah kerugian besar yang dialami oleh pengusaha reklame akibat penertiban dan penebasan reklame yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palu berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 17 Tahun 2022 Kota Palu.

Tiga rekomendasi tersebut meliputi permintaan revisi terhadap Perwali Nomor 17 Tahun 2023 oleh Pemkot Palu yang dinilai merugikan pengusaha reklame yang selama ini telah berkontribusi dalam pendapatan pajak retribusi daerah. Selain itu, Pemkot Palu diminta untuk memberhentikan sementara penebasan atau pembongkaran reklame selama proses revisi Perwali tersebut berlangsung dan untuk menyediakan relokasi bagi reklame yang dinilai merusak estetika kota.

Langkah ini diambil setelah dua komisi DPRD Kota Palu mengadakan RDP karena sejumlah pengusaha reklame merasa dirugikan oleh pembongkaran 17 reklame yang dilakukan sepihak oleh Pemkot Palu. Pembongkaran ini berdasarkan Perwali Nomor 17 Tahun 2022, yang dianggap merugikan pengusaha reklame tanpa adanya solusi penempatan lokasi baru yang diizinkan.

Ketua Himpunan Pengusaha Reklame Sulteng, Gufron Ahmad, menjelaskan bahwa dari 17 reklame yang dibongkar oleh Pemkot Palu, 12 di antaranya memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan telah membayar pajak. Gufron juga menyoroti bahwa penebasan reklame tersebut tidak mengikuti proses surat menyurat yang seharusnya dilakukan oleh Pemkot kepada pihak pengusaha reklame.

Anggota Himpunan Pengusaha Reklame Sulteng, Sugianto Rerungan, juga mengkritik Pemkot Palu karena tidak memberikan solusi terkait penertiban reklame yang dianggap tidak mempertimbangkan estetika Kota Palu. Dia berharap agar dalam revisi Perwali selanjutnya, Himpunan Pengusaha Reklame Sulteng dapat terlibat dalam merumuskan peraturan tersebut, bukan hanya setelah perwali diterbitkan dan merugikan salah satu pihak.

Menanggapi tiga rekomendasi tersebut, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Ahmad Arwien, mengungkapkan bahwa pemberhentian penebasan atau pembongkaran reklame yang dianggap melanggar estetika kota cukup sulit dilakukan. Arwien menyatakan bahwa jika tindakan penertiban dihentikan, akan muncul ribuan reklame tanpa izin.

Arwien juga menjelaskan bahwa dari 17 reklame yang ditertibkan, hanya satu yang terbukti berizin. Pemilik reklame yang berizin tersebut juga telah menyetujui pembongkaran dengan berkomunikasi secara baik kepada Pemkot Palu.

Arwien menambahkan bahwa dari ribuan reklame yang ada di Kota Palu, hanya 89 yang diketahui memiliki izin. Kontribusi dari reklame hanya merupakan sebagian kecil dari potensi pendapatan daerah, sehingga dinilai tidak akan mengganggu upaya memperbaiki dan menata estetika Kota Palu. **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG-20240115-WA0256

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Ingin Beriklan? Klik Disini