BERITA PALU

Persoalan Tabung Gas Elpiji 3 KG dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Mencuat Dalam Jaring Aspirasi Reski Hardianti

147
×

Persoalan Tabung Gas Elpiji 3 KG dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Mencuat Dalam Jaring Aspirasi Reski Hardianti

Sebarkan artikel ini
Anggota Legislatif Reski Hardianti, saat melakukan Jaring Aspirasi atau Reses Caturwulan III tahun 2023, di Kelurahan Nunu, Kota Palu. Foto Ist

Palu – Polemik seputar Tabung Gas Elpiji 3 KG dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi sorotan utama dalam kegiatan Jaring Aspirasi atau Reses Caturwulan III tahun anggaran 2023, anggota Legislatif DPRD Kota Palu Reski Hardianti Rahmadhani. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 19 Oktober 2023, di Jalan Bungi Indah, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Polemik ini bermula ketika pemilik pangkalan gas elpiji 3 KG, Siswati, mempertanyakan DTKS terbaru dari kelurahan. Ia menyatakan bahwa Pertamina telah meminta pemilik pangkalan untuk mematuhi minimal 50 persen DTKS, tetapi pihak kelurahan hanya memberikan 30 nama. Hal ini tidak memenuhi permintaan dari Pertamina.

“Saya bertanya kepada pihak kelurahan apakah sudah ada data DTKS terbaru,” kata Siswanti.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kelurahan Nunu meminta pemilik pangkalan untuk berkunjung kembali ke kantor lurah. Karena informasinya tidak berasal dari bidang yang berwenang.

Membantu menjelaskan, Satgas Kelurahan Nunu Safei, mengatakan belum ada data terbaru DTKS dari kelurahan, tetapi dia membenarkan bahwa ada pengurangan DTKS.

Sebagai informasi, Kelurahan Nunu memiliki sekitar sembilan ribu jiwa penduduk dan lima ribu jiwa di kategorikan sebagai warga miskin. Beberapa diantaranya dikeluarkan dari DTKS oleh kelurahan, karena dianggap sudah mapan.

Jaring aspirasi tersebut memanas, ketika seorang pria mengeluhkan bahwa pemilik pangkalan gas elpiji tidak memberikan gas kepadanya.Ā Namun, ketika ada orang lain membeli tabung dengan jumlah yang banyak dan tidak berasal dari daerah tersebut, pemilik pangkalan memberikannya.

Pemilik pangkalan membela diri dengan mengatakan bahwa ia tidak memberikan gas elpiji karena masalah DTKS. Ia menyatakan bahwa ia harus mematuhi persyaratan Pertamina untuk memberikan tabung sesuai data DTKS. Pemilik pangkalan meminta masyarakat untuk memeriksa DTKS yang ada padanya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Untuk meredakan ketegangan, Reski Hardianti menjelaskan bahwa persyaratan dari Pertamina harus sesuai dengan DTKS. Jika pemilik pangkalan tidak mematuhi persyaratan tersebut, akan ada sanksi.

Reski meminta agar warga yang terdaftar dalam DTKS, untuk mengambil gas elpiji sebelum batas waktu satu minggu. Jika tidak di ambil, pangkalan akan bisa memberikan kepada warga yang tidak terdaftar dalam DTKS.Ā Pelaku usaha kecil berhak mendapatkan dua tabung.

Setelah suasana kembali kondusif, Reski mengimbau agar pembelian gas elpiji bersubsidi tidak berlebihan. Ia berharap agar tetap terjaga kerjasama dan kebaikan di antara warga.

Sebelum menutup acara, Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Reski, menjelaskan bahwa persoalan gas elpiji 3 KG adalah masalah yang rumit. Reski mengakui bahwa telah menginspeksi beberapa pangkalan dan menemukan beberapa pelanggaran yang menyebabkan penutupan pangkalan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *