Pembangunan Mall Tatura Palu Mandek, Dana 87 Miliar di Pertanyakan
Desain Mall Tatura Palu. Foto : istimewa INIPALU.COM – Polemik yang melibatkan pembangunan kembali Mall Tatura Palu menjadi salah satu topik panas dalam debat pertama Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu 2024. Debat ini digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Palu pada 21 Oktober 2024 di Best Western Hotel, Palu. Salah satu isu yang mencuat dalam debat tersebut adalah penggunaan dana klaim asuransi sebesar 87 miliar rupiah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan kembali mall yang rusak akibat gempa bumi tahun 2018.
Pertanyaan seputar nasib Mall Tatura Palu ini awalnya disampaikan oleh pasangan calon nomor 3, J Wartabone, yang menantang calon petahana, Hadianto Rasyid (pasangan calon nomor urut 2), untuk menjelaskan strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Mall Tatura dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Namun, dalam jawabannya, Hadianto menjelaskan bahwa pembangunan mall tersebut tidak dilanjutkan karena saat ia menjabat sebagai Wali Kota Palu pada tahun 2021, dana klaim asuransi sebesar 87 miliar rupiah yang diharapkan untuk membangun kembali mall tersebut sudah habis.
“Dana 87 miliar itu sudah habis sebelum saya dilantik, jadi tanyakan saja kepada yang sebelumnya,” kata Hadianto dalam debat tersebut, yang disiarkan langsung.
Hadianto melanjutkan bahwa pembangunan ulang Mall Tatura Palu memerlukan dana sekitar 350 hingga 500 miliar rupiah. Namun, APBD Kota Palu per tahun hanya sekitar 1,2 triliun rupiah, sehingga sulit baginya untuk memprioritaskan proyek sebesar itu tanpa berutang.
“Kami pernah mempertimbangkan pinjaman dari bank, tapi sebagai pemimpin, tidak seharusnya meninggalkan utang kepada pemimpin berikutnya,” tambahnya. Hadianto mengaku bahwa pembangunan mall tersebut bukanlah prioritas dalam program pemerintahannya.
Sementara itu, pasangan calon nomor 3, J Wartabone, menyayangkan sikap petahana yang dianggap kurang berani mencari solusi untuk menyelesaikan masalah mall yang dianggap penting bagi perekonomian daerah. “Kalau sudah jadi pemimpin, harus berani mencari solusi,” tegas Wartabone.
Menanggapi tuduhan Hadianto, Hidayat, calon Wali Kota Palu nomor urut 1 dan mantan Wali Kota Palu, memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia menekankan bahwa pertanyaan terkait dana klaim asuransi 87 miliar yang dilontarkan Hadianto salah alamat. Menurutnya, penggunaan dana tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Citra Nuansa Elok (CNE), yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola Mall Tatura Palu.
“Seharusnya, sebagai wali kota, Hadianto melakukan evaluasi terhadap PT CNE terkait penggunaan anggaran tersebut,” kata Hidayat.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan dan pengelolaan Mall Tatura Palu sepenuhnya berada di bawah kendali PT CNE, bukan pemerintah kota langsung.
Hidayat juga mengingatkan bahwa keputusan untuk melanjutkan atau tidak pembangunan mall harus diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bukan oleh pemerintah kota saja. Menurutnya, saat ia menjabat wali kota, pembangunan mall tersebut sudah direncanakan dengan matang, termasuk dana asuransi dan rencana investasi dari pihak swasta.
Hidayat juga menyebutkan bahwa selama masa transisi kepemimpinannya, ada investor yang tertarik untuk membiayai pembangunan kembali Mall Tatura. Namun, sayangnya, menurut Hidayat, pihak pemerintah kota di bawah Hadianto tidak merespon dengan baik, sehingga investor tersebut mundur.
“Investor itu datang ke Palu, siap berinvestasi sekitar 280 miliar rupiah untuk membangun mall. Tapi pemkot tidak mau bertemu, dan akhirnya mereka kembali ke Jakarta,” ungkap Hidayat.
Ia juga mendengar bahwa pemerintah kota mungkin sedang mencari investor lain untuk proyek tersebut, meskipun Hidayat merasa bahwa peluang investasi yang sudah ada seharusnya tidak disia-siakan.
Dengan polemik yang terus berlanjut, masa depan Mall Tatura Palu masih belum jelas. Pemerintah Kota Palu, melalui laman resminya, pernah menyatakan adanya pembicaraan dengan investor potensial dari Nurdin Halid Holding Group (NH Internasional PTE LTD Singapore). Namun, sampai saat ini, belum ada kejelasan kapan pembangunan mall tersebut akan dilanjutkan.
Hidayat berharap bahwa pemerintah kota dan PT CNE segera menemukan solusi agar mall kebanggaan warga Palu ini bisa kembali berfungsi. Selain itu, ia menegaskan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana asuransi harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik tidak hilang.
“Mall Tatura Palu seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan besar bagi daerah. Jika tidak dikelola dengan baik, kita akan kehilangan peluang ekonomi yang signifikan,” tutup Hidayat.(*)
Pos terkait
Tidak ada komentar