INIPALU.com – Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan mengumumkan kebijakan baru terkait sistem pembayaran Bus TransPalu. Mulai hari ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran secara tunai, selain menggunakan QR Code dan kartu e-money Mandiri yang sebelumnya sudah diterapkan.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Trisno Yunianto, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan dengan sistem pembayaran cashless.
“Kami memahami bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses mudah ke layanan cashless, sehingga kami memberikan alternatif pembayaran tunai agar lebih inklusif,” ujar Trisno.
Untuk mendukung kebijakan ini, Dinas Perhubungan telah mencetak tiket fisik dan memperkenalkan prosedur baru kepada petugas di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi massal TransPalu.
Trisno turut menepis anggapan bahwa tarif bus dihitung per pemberhentian dengan biaya Rp5.000 per halte. Ia menegaskan bahwa tarif yang berlaku adalah Rp5.000 untuk sekali perjalanan, terlepas dari jumlah halte yang dilalui.
“Kami ingin memastikan tarif ini tetap terjangkau dan transparan bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah kota tengah mempersiapkan penambahan halte baru dengan jarak antarhalte yang lebih pendek, yakni sekitar 300-500 meter, untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas. Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada Februari mendatang.
Meskipun diakui angka penumpang TransPalu belum ideal, pemerintah tetap berkomitmen menyubsidi operasional bus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menciptakan transportasi yang ramah lingkungan dan efisien.
Beragam tanggapan muncul dari masyarakat Palu terkait kebijakan baru ini. Riana (35), seorang karyawan swasta, menyambut baik keputusan pemerintah.
“Pembayaran tunai sangat membantu, terutama bagi kami yang belum terbiasa menggunakan e-money. Semoga layanan ini juga lebih baik ke depannya,” katanya.
Namun, tidak semua warga memberikan respons positif. Ardi (40), seorang pengguna setia TransPalu, menyoroti perlunya peningkatan kualitas layanan.
“Penambahan halte memang bagus, tapi armada bus juga perlu diperbaiki agar lebih nyaman dan tepat waktu,” ujarnya.
Sementara itu, Taufik (28), seorang mahasiswa, menyarankan agar pemerintah memperbanyak sosialisasi terkait kebijakan baru ini.
“Masih banyak yang belum tahu soal sistem pembayaran baru. Kalau sosialisasinya lebih gencar, pasti lebih banyak yang akan menggunakan TransPalu,” ungkapnya.
Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berharap masyarakat Palu dapat lebih nyaman dan tertarik menggunakan Bus TransPalu sebagai pilihan transportasi yang efisien dan terjangkau. Inisiatif ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan polusi, serta mendukung pembangunan transportasi berkelanjutan di Kota Palu.(*)
Tidak ada komentar