Benarkah Ada Intervensi Kekuasaan di Balik Kasus BDW?
Morowali,- Kasus dugaan pemalsuan dokumen tambang oleh PT Bintang Delapan Wahana (BDW) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, memasuki babak baru atau justru jalan di tempat. Setelah lebih dari setahun bergulir, kasus ini seolah tenggelam dalam senyap. Satu-satunya tersangka berinisial FMI belum juga diseret ke pengadilan, bahkan diduga menghilang tanpa jejak.
Sementara itu, manajemen BDW yang diduga turut mengetahui atau bahkan terlibat dalam proses pemalsuan, belum pernah disentuh oleh penegak hukum.
Sorotan dari YAMMI Sulteng: Ada yang Ditutupi?
Polemik ini kembali memanas setelah Africhal, Direktur Kampanye Yayasan Masyarakat Madani Indonesia (YAMMI) Sulawesi Tengah, angkat bicara.
βPolda Sulteng jangan berhenti di satu tersangka. Kami mendesak agar manajemen PT BDW juga diperiksa karena dugaan pemalsuan dokumen ini tidak mungkin dilakukan sendirian,β tegas Africhal kepada inisulteng.com.
Menurutnya, pemalsuan surat Dirjen Minerba yang menjadi dasar penyesuaian IUP Operasi Produksi dari Konawe, Sulawesi Tenggara, ke Morowali, adalah pelanggaran serius yang berdampak langsung pada tumpang tindih izin dan konflik lahan pertambangan.
Laporan itu dilayangkan PT Artha Bumi Mining (ABM), perusahaan yang mengklaim wilayah konsesinya tumpang tindih dengan BDW setelah Anwar Hafid saat itu menjabat Bupati Morowali menerbitkan SK Nomor 540.3/SK.001/DESDM/I/2014. Surat keputusan itu merujuk pada surat Dirjen Minerba yang kini dipersoalkan keabsahannya.
Siapa di Balik PT Bintang Delapan Wahana?
Di balik nama besar BDW, berdiri dua pengusaha kakak-beradik paling berpengaruh di industri nikel Indonesia Halim Mina dan Hamid Mina.
Dari akta perubahan terakhir per Maret 2024, Hamid menjabat sebagai Direktur Utama, sementara Halim duduk sebagai Wakil Komisaris Utama. Nama Letjen TNI (Purn) SP menambah lapisan kekuatan politik dalam jajaran komisaris sebagai Komisaris Utama. Ia dikenal sebagai salah satu perwira tinggi militer era Orde Baru.
Huang Weifeng dan Mikhael masing-masing tercatat sebagai komisaris dan direktur, sementara mayoritas saham BDW 90 persen dimiliki PT Panca Metta. Sisanya, 10 persen, dikuasai langsung oleh Hamid Mina.
Jaringan Bisnis dan Pengaruh Keluarga Mina
Tak hanya BDW, keluarga Mina adalah tokoh sentral di balik berdirinya PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kawasan industri nikel terbesar di Indonesia. Melalui Bintangdelapan Group, Halim dan Hamid Mina menggandeng raksasa baja asal Tiongkok, Tsingshan Steel Group, dan berhasil mendapatkan lampu hijau dari Presiden SBY dan Presiden Cina Xi Jinping pada 2013.
Smelter pertama IMIP diresmikan Presiden Jokowi pada 2015. Kini, kawasan seluas 4.000 hektare itu menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), mempekerjakan lebih dari 85 ribu orang dari berbagai penjuru Indonesia.
Namun ironis, di tengah megahnya pencapaian bisnis dan kontribusi ekonomi, badai hukum justru mengintai dari balik meja manajemen.
Pemeriksaan Tersangka, Tapi Elit Tak Tersentuh
Pada Maret 2024, Direktur Utama PT BDW, Hamid Mina, sempat dipanggil dan diperiksa Polda Sulawesi Tengah. Pemeriksaan berlangsung selama empat jam dan melibatkan 27 pertanyaan dari penyidik. Namun, hingga kini status Hamid masih sebatas saksi.
Empat bulan kemudian, Polda menetapkan tersangka FMI, yang disebut sebagai pihak yang mengurus dan memproses dokumen Dirjen Minerba yang diduga dipalsukan. Tapi alih-alih lanjut ke meja hijau, tersangka justru lenyap dari radar.
βKalau benar-benar serius, kasus ini seharusnya sudah sampai di pengadilan. Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,β ujar Africhal.
Sinyal Intervensi dan Kepentingan di Balik Mandeknya Proses Hukum?
Mandeknya proses hukum menimbulkan tanda tanya besar. Sejumlah pihak menduga adanya intervensi kekuasaan mengingat PT BDW dan IMIP memiliki jaringan pengaruh yang sangat kuat, baik secara ekonomi, politik, maupun militer.
Kantor pusat PT BDW bahkan menempati lantai yang sama dengan kantor PT IMIP di Jalan Batu Mulia, Jakarta Barat mengindikasikan adanya keterkaitan erat antara kedua entitas tersebut.
Dalam struktur kekuasaan BDW dan IMIP, posisi strategis ditempati oleh figur-figur kuat yang diduga memiliki akses terhadap elite negara.
Desakan Transparansi dan Kepastian Hukum
YAMMI dan sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak Presiden dan Kapolri untuk turun tangan. Penegakan hukum terhadap korporasi, menurut mereka, harus setara dan tidak boleh tunduk pada tekanan modal atau jabatan.
βKasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi iklim investasi jika hukum tidak ditegakkan secara adil. Investor yang taat hukum justru akan terganggu jika pelanggaran seperti ini dibiarkan,β ujar Africhal.
Kasus BDW bukan semata sengketa lahan atau pemalsuan dokumen. Ia adalah potret dari wajah tambang Indonesia: dikuasai segelintir elite, kebal hukum, dan berpotensi menyingkirkan prinsip keadilan demi kepentingan modal.
Jika proses hukum terhadap BDW terus mandek, maka masyarakat berhak bertanya: untuk siapa hukum ditegakkan?/(*)
*Liputan Khusus Tim Redaksi inipalu.com*
Pos terkait
BERITA TERBARU
Tidak ada komentar