PALU,– Keluhan warga terkait banjir, drainase, sumur bor, minimnya penerangan jalan, hingga persoalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengemuka dalam kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat (reses) Anggota DPRD Kota Palu Caturwulan I Masa Persidangan 2026, Masa Jabatan 2024–2029, Rusman Ramli, ST., MM, Ketua Komisi B DPRD Kota Palu. Reses berlangsung di Kelurahan Talise Valangguni, Selasa (3/2/2026), dan dihadiri warga dari Lorong Pakora 2.
Salah satu warga, Sutrini, mengeluhkan kondisi drainase di wilayah mereka yang tidak mampu menampung debit air saat hujan deras. Akibatnya, air meluap hingga menutupi badan jalan dan masuk ke dalam rumah-rumah warga.
“Kalau hujan deras, air langsung meluap dan masuk ke rumah. Drainase sudah tidak mampu tampung air. Kami sangat berharap ada perbaikan segera,” keluh Sutrini.
Selain drainase, Sutrini juga menyoroti sumur bor yang tidak mendapatkan izin dari instansi berwenang, padahal warga sangat membutuhkan akses air bersih.
“Kami juga terkendala sumur bor yang tidak diberi izin. Kami bingung apa alasannya, sementara air bersih ini kebutuhan dasar kami,” tambahnya.
Asrim, Ketua RT 3 RW Talise Valangguni, turut memperkuat keluhan warga. Ia menyebut masih banyak lorong yang belum memiliki lampu penerangan sehingga membahayakan warga pada malam hari.
“Penerangan lampu jalan masih minim. Ada beberapa titik yang gelap dan itu rawan sekali. Drainase juga sudah mendesak untuk diperbaiki,” ujar Asrim.
Asrim juga menyinggung soal PBB yang dirasakan cukup membebani sebagian warga, terutama mereka dengan penghasilan terbatas.
“Banyak warga yang kesulitan dengan PBB, apalagi setelah isu kenaikan NJOP kemarin. Kami berharap ada perhatian khusus bagi warga yang kurang mampu,” ungkapnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Rusman Ramli menjelaskan bahwa persoalan drainase di Kota Palu merupakan problem besar yang dipengaruhi master plan yang belum ideal serta pola pembangunan rumah warga yang tidak terkoordinasi.
“Master plan drainase kita memang bermasalah. Banyak pembangunan yang tidak terkoordinasi, sehingga aliran air tidak jelas arahnya. Elevasi tanah juga berbeda-beda, air pasti lari ke tempat yang rendah,” jelasnya.
Rusman menegaskan akan meneruskan semua laporan warga kepada Dinas Permukiman untuk peninjauan lapangan dan penentuan solusi teknis terbaik, termasuk terkait sumur bor yang ditolak izinnya.
Warga juga mengeluhkan masih adanya lorong gelap yang belum terpasang lampu jalan. Rusman mengakui program Palu Terang sudah menunjukkan kemajuan, namun belum menyentuh seluruh titik.
“Saya minta data lengkap dari RT. Nanti akan saya teruskan ke PUPR dan PERKIM supaya segera ditangani,” tegas Rusman.
Ia menyebut pada 2025 dirinya berhasil mengusulkan 10 titik baru lampu jalan, termasuk di Pasar Talise.
Terkait PBB, Rusman menegaskan bahwa hingga saat ini kenaikan NJOP belum diberlakukan, setelah sebelumnya sempat memicu aksi protes warga pada Agustus 2025.
“Sampai hari ini PBB belum naik. Kalau ada warga yang benar-benar tidak mampu, bisa dibicarakan dengan pihak kelurahan untuk mendapatkan keringanan,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, Ketua RT juga mengusulkan pemanfaatan aliran sungai untuk usaha ternak itik. Rusman menyambut baik ide tersebut.
“Ini ide kreatif. Tapi harus trial and error dulu. Kalau ada warga yang serius, kami bisa bantu 10 bibit sebagai tahap awal,” katanya.
Ia meminta RT bekerja sama dengan penyuluh peternakan untuk membentuk kelompok resmi agar pendampingan dapat dilakukan secara maksimal.(*)
