Polemik Bandara IMIP Menguak, Dinamika Besar di Morowali Antara Penguasa dan Bisnis
Morowali,- Polemik soal status Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mencuat setelah munculnya pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI di kawasan tersebut, Kamis (20/11/2025). Pernyataan itu memicu perdebatan publik terkait legalitas dan pengawasan bandara yang beroperasi di kawasan industri nikel terbesar di Indonesia ini.
Dalam latihan tersebut, Sjafrie menyoroti keberadaan bandara yang dinilai beroperasi tanpa pelibatan otoritas negara seperti Imigrasi dan Bea Cukai.
“Latihan ini dilakukan prajurit TNI terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas. Ini anomali. Tak boleh ada republik dalam republik,” ujarnya.
Meski tidak menyebut nama bandara secara spesifik, sebagian publik menafsirkan pernyataan itu diarahkan pada Bandara PT IMIP. Dua narasi pun langsung menguat di media sosial: bandara dianggap ilegal, atau justru disebut pernah diresmikan Presiden Joko Widodo.
Faktanya, Bandara IMIP tercatat di laman resmi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai bandara βkhususβ untuk penggunaan domestik. Bandara tersebut berada di bawah Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar, sehingga pembangunan dan operasionalnya diketahui dan disetujui negara.
Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyatakan bahwa keberadaan bandara itu legal dan sudah mendapat pengawasan pemerintah.
“Itu terdaftar, enggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Kemarin kami sudah tempatkan di sana,” ujarnya.
Ia juga membantah anggapan bahwa tidak ada perangkat negara yang bertugas.
“Kami sudah menempatkan beberapa personel, dari Bea Cukai, Kepolisian, dan dari Kemenhub sudah ada otoritas bandara di sana. Jadi kita sudah turun ke sana,” tambahnya.
Di Morowali sendiri terdapat dua bandara: Bandara Maleo milik pemerintah yang diresmikan Presiden Jokowi pada Desember 2018, dan Bandara IMIP yang beroperasi sejak 2019. Tidak ada data valid yang menunjukkan bahwa Presiden Jokowi meresmikan bandara milik PT IMIP tersebut.
IMIP adalah kawasan industri hasil kerja sama Bintangdelapan Group (Indonesia) dengan Tsingshan Steel Group (Cina). Nama Halim Mina dan Hamid Mina, pengusaha bersaudara keturunan Tionghoa asal Medan, kerap dikaitkan dengan pendirian kawasan ini melalui PT Bintangdelapan Mineral (BDM).
Majalah internal IMIP, Klaster edisi Oktober 2023, mengisahkan bagaimana Halim dan Hamid memulai proyek hilirisasi nikel sejak 2006. BDM memulai penambangan di Bahodopi hingga 2010, kemudian menggandeng Tsingshan setelah pemerintah menggulirkan wacana larangan ekspor mineral mentah. Pembangunan smelter pun dimulai Juli 2013 dan beroperasi 14 bulan kemudian.
Keterlibatan figur militer juga disebut dalam laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Januari 2024, yang menyebut penunjukan Letjen (Purn) Sintong Panjaitan sebagai komisaris utama BDM dan Mayjen (Purn) Hendardji Soepandji sebagai komisaris utama PT Bintang Delapan Investama (BDI).
BDI memiliki 25,31 persen saham PT IMIP, sementara 49,69 persen dipegang Shanghai Decent Investment Group dan 25 persen oleh PT Sulawesi Mining Investment.
IMIP resmi menjadi proyek strategis nasional (PSN) dan objek vital nasional pada 2019. Kini terdapat 53 tenant di atas lahan seluas 4.000 hektare, terbagi menjadi tiga klaster industri:
Stainless steel berkapasitas 4 juta metrik ton per tahun
Baja karbon berkapasitas 4,8 juta ton per tahun
Nikel kobalt dan nikel sulfida masing-masing 120.000 ton per tahun
Lebih dari satu dekade sejak berdiri, IMIP berkembang menjadi pemain utama industri nikel Indonesia. Hingga Mei 2025, jumlah karyawannya mencapai 85.423 orang, tertinggi nasional dan melampaui kawasan industri IWIP di Maluku Utara.(*)
Pos terkait
Tidak ada komentar