HMI Minta Bupati Buol Transparan Soal Kasus Hukum di KPK
BUOL,- HMI Cabang Buol menilai bahwa komitmen terhadap integritas dan pemerintahan bersih tidak cukup hanya disampaikan melalui ajakan partisipasi pada Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025.
βIntegritas adalah soal keteladanan nyata, dimulai dari menyelesaikan setiap persoalan hukum yang tengah dihadapi,β ujar Ketua HMI Cabang Buol, Arman A. Hala, melalui keterangan tertulis kepada media ini, Jumβat (15/8/2025).
Menurut Arman, ketidakhadiran Bupati Buol pada Rakor Pemberantasan Korupsi bersama KPK di Jakarta dengan alasan sakit, justru semakin dipertanyakan, mengingat di waktu yang berdekatan beliau terlihat menghadiri berbagai kegiatan di daerah.
βKontradiksi ini bukan hanya mencederai logika publik, tetapi juga memicu kecurigaan atas keseriusan Bupati dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi,β tegasnya.
HMI Cabang Buol mendesak Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, untuk bersikap ksatria dengan:
- Memenuhi seluruh panggilan KPK tanpa alasan yang mengaburkan transparansi proses hukum.
- β Menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat Buol tentang perkembangan kasusnya, demi menghindari rumor dan spekulasi yang merusak kepercayaan publik.
- Menunjukkan konsistensi antara ucapan dan tindakan jika mengajak masyarakat mengisi SPI demi integritas, maka Bupati harus menjadi teladan integritas itu sendiri.
HMI Cabang Buol menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih lahir dari pemimpin yang berani mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, bukan dari program atau slogan belaka.
Buol membutuhkan pemimpin yang menghadapi hukum dengan kepala tegak, demi menjaga marwah daerah dan kepercayaan rakyat.
βDengan tegas, kami katakan selesaikan kasus di KPK, hentikan kontradiksi sikap, dan buktikan integritas bukan sekadar kata-kata,β tegasnya.(*)
Pos terkait
BERITA TERBARU
Tidak ada komentar