Gubernur Sulteng: βKalau Perusahaan Hanya Mau Untung, Lebih Baik Tinggalkan SDA Kami”
PALU,β Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Anwar Hafid, M.Si., menekankan pentingnya kejelasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional Dies Natalis ke 44 Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad) bertajuk βTransformasi Hukum, Menjaga Warisan, Menjawab Tantangan Globalβ di Swiss-Belhotel Silae, Palu, Sabtu 30/8.
Acara ini turut dihadiri Rektor Untad Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT., IPU., ASEAN Eng., Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Dr. Widodo, SH., MH., serta jajaran Forkopimda Sulteng.
Dalam paparannya, Gubernur Anwar menegaskan hukum harus menjadi pengendali utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
βKalau hukum hadir, kesejahteraan akan nyata di tengah masyarakat. Tapi jika hukum lemah, kesejahteraan masih jauh dari harapan,β ujarnya.
Mantan Bupati Morowali dua periode itu juga mengkritisi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang banyak menarik kewenangan daerah ke pusat, termasuk di sektor pertambangan. Menurutnya, kondisi tersebut sering membuat publik keliru menilai peran kepala daerah.
βBanjir, longsor, semua larinya ke Gubernur atau Bupati. Padahal banyak penyebab utamanya terkait pertambangan yang jadi kewenangan pusat. Kami tidak menuntut izin dikembalikan, tapi beri kami kewenangan pengawasan yang jelas, supaya kepala daerah bisa menghentikan kegiatan yang melanggar aturan,β tegas Anwar disambut tepuk tangan peserta.
Meski kewenangan terbatas, ia menegaskan tetap menggunakan perannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengawasi lingkungan dan aktivitas tambang. Bahkan, ia tak segan mengambil langkah tegas.
βSaya pernah mencabut 125 izin tambang saat jadi Bupati Morowali. Sekarang pun, kalau saya lihat sungai sudah keruh, saya hentikan aktivitasnya. Saya ini mantan camat di Sorowako, lima tahun di sana tak pernah lihat danau keruh meski dikelilingi tambang. Jadi sebenarnya bisa dilakukan kalau ada kemauan,β ungkapnya.
Dalam penyampaiannya, Anwar menggunakan analogi menarik untuk menggambarkan kondisi SDA Sulawesi Tengah. Ia menyebut SDA ibarat βgadis cantikβ yang harus dirawat.
βKita ini orang tuanya. Kalau ada yang melamar, kita izinkan. Tapi jangan sampai anak kita berdarah. Sekarang gadis ini mulai pucat karena penambangan serampangan. Kalau dibiarkan, lama-lama mati. Maka saya bilang, kalau perusahaan hanya mau ambil untung, lebih baik tinggalkan. Tapi kalau betul-betul sayang, mari kita jaga bersama,β katanya.
Selain soal pengawasan, Gubernur juga menekankan pentingnya hasil tambang memberi dampak nyata pada peningkatan SDM lokal. Perusahaan, menurutnya, wajib menyalurkan CSR yang menyentuh pendidikan.
βOke, sumber daya alam bisa habis, tapi tolong sisakan SDM yang tangguh. Saya sudah buka jalur kerjasama dengan PNUP, ITB, UGM, dan kampus lain agar anak-anak Sulawesi Tengah bisa belajar teknik pertambangan dan metalurgi. Saya ingin industri di sini dikuasai putra daerah, bukan orang luar semua,β tegasnya.
Rektor Untad Prof. Amar juga menyatakan dukungan penuh terhadap program Berani Cerdas yang digagas Gubernur Anwar Hafid.
βPak Gubernur memberi beasiswa hingga 80 ribu mahasiswa. Ini langkah berani yang memberi peluang luas bagi generasi muda kita,β ujarnya.
Ia menambahkan, Fakultas Hukum Untad tengah bersiap membuka program studi S3 serta mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi.
βHarapan kami, lulusan Untad tidak hanya berbekal ijazah, tapi juga sertifikat profesi agar lebih siap menghadapi dunia kerja,β tandasnya. (*)
Pos terkait
BERITA TERBARU
Tidak ada komentar