Diskusi PWI Ungkap Ketidaksinkronan Pertumbuhan dan Kesejahteraan di Sulteng

PALU,- Kesenjangan antara lajunya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah dan stagnansi kesejahteraan masyarakat menjadi sorotan utama dalam Bincang Akhir Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tengah yang digelar di Parama Su Hotel, Kamis (27/11/2025). Empat narasumber dari akademisi, regulator, pemerintah daerah, dan pelaku usaha sepakat bahwa Sulteng tengah menghadapi ketidaksinkronan serius dalam pembangunan ekonominya.

Diskusi yang berlangsung tajam itu menyoroti bagaimana pertumbuhan tinggi Sulteng dalam lima tahun terakhir masih “menggema di angka”, namun belum menetes ke masyarakat luas. Kegiatan mengusung tema “Mengurai Benang Kusut Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Sulawesi Tengah: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan.”

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tengah, Miftachul Choir, membuka paparan dengan gambaran makro ekonomi Sulteng. Pada triwulan III-2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 7,79 persen salah satu yang tertinggi secara nasional. Namun, kinerja tersebut nyaris seluruhnya digerakkan industri nikel yang padat modal dan rentan terhadap gejolak eksternal.

Ia mengingatkan bahwa tingginya pertumbuhan tidak dibarengi penguatan pemerataan. Kontraksi administrasi pemerintahan sebesar 8,82 persen disebutnya sebagai indikator lemahnya kontribusi belanja daerah terhadap perekonomian.

BI mengidentifikasi tiga risiko utama: ketergantungan berlebihan pada sektor nikel, potensi perlambatan pertumbuhan, dan minimnya efek sebar ekonomi ke sektor non-tambang.

“Sulteng membutuhkan mesin pertumbuhan baru yang mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan pemerataan,” tegas Miftachul. BI menilai komoditas seperti kakao, jagung, rumput laut, dan pariwisata berpotensi menjadi sumber pertumbuhan alternatif, tetapi membutuhkan intervensi kebijakan yang konsisten.

Guru Besar FEB Universitas Tadulako, Prof. Moh. Ahlis Djirimu, mengurai paradoks pertumbuhan dan ketimpangan. Menurutnya, Sulteng mengalami enclave economy, yaitu ekonomi bertumbuh di kantong-kantong industri tambang, tetapi terpisah dari masyarakat di lapisan bawah.

“Ekonomi Sulteng tumbuh bukan karena masyarakatnya produktif, tetapi karena mesin besar industri nikel berputar. Itu bukan pertumbuhan yang sehat; itu pertumbuhan yang menyisakan luka sosial,” tegasnya.

Ahlis juga menyoroti penurunan angka kemiskinan yang dinilai tidak mencerminkan kesejahteraan riil, karena lebih dipengaruhi naiknya garis kemiskinan dan inflasi kebutuhan pokok. Ia menilai kualitas belanja daerah masih belum efektif dalam mendorong pemerataan.

“Kalau data pertumbuhan tidak disertai data pemerataan, itu sekadar laporan cuaca,” katanya.

Perwakilan DPMPTSP Sulteng, Teguh Ananta, mengakui bahwa struktur investasi Sulteng masih didominasi investasi padat modal. Sepanjang 2022–September 2025, rata-rata investasi Rp3,25 miliar hanya menghasilkan satu lapangan kerja baru.

“Kita harus mengubah orientasi dari mengejar angka investasi menjadi mengejar kualitas investasi,” ujarnya.

Ia mengusulkan strategi penguatan investasi melalui kemitraan wajib dengan pelaku usaha lokal, diversifikasi ke sektor pertanian dan industri pangan, serta peningkatan kapasitas SDM lokal agar tidak lagi bergantung pada pekerja luar daerah. DPMPTSP juga memperingatkan risiko jangka panjang seperti tertutupnya ruang UMKM dan tumbuhnya enclave economy bila struktur investasi tak segera dibenahi.

Ketua DPD APINDO Sulteng, Wijaya Chandra, melihat persoalan dari sudut pandang dunia usaha. Ia menyebut potensi hilirisasi Sulteng sangat besar, namun tidak berkembang karena kurangnya dukungan pemerintah dan lemahnya kualitas SDM.

Ia mencontohkan hilirisasi kelapa seperti produksi susu kelapa yang memiliki peluang pasar luas, tetapi berjalan sporadis tanpa pendampingan.

“Hulu kita hebat, tapi hilirnya jalan sendiri-sendiri. Bagaimana mau berkembang kalau ekosistemnya tidak dibangun?” kata Wijaya.

Ia juga menyoroti ketidaksiapan lulusan perguruan tinggi yang dinilai terlalu teoritis dan tidak sesuai kebutuhan industri. Selain itu, birokrasi perizinan dianggap masih lambat dan tidak konsisten, sehingga menghambat perkembangan dunia usaha.

APINDO menargetkan pertumbuhan ekonomi Sulteng dapat mencapai dua digit, tetapi hal itu disebut hanya mungkin bila penguatan SDM, industri hilir, dan kemitraan berkelanjutan dijalankan secara serius.

Diskusi empat arah ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulteng selama ini masih bersifat artifisial karena bertumpu pada industri nikel. Para narasumber sepakat, potensi Sulteng bukan masalah; yang hilang adalah penyelarasan antara investasi, hilirisasi, penguatan SDM, dan pemerataan.

Tanpa pembenahan menyeluruh, pertumbuhan Sulteng dinilai hanya akan menguntungkan segelintir pihak dan tidak membangun kesejahteraan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri puluhan peserta dari unsur pemerintah, akademisi, jurnalis, dan pelaku usaha sesuai daftar peserta yang ditetapkan PWI Sulteng.(*)