MORUT – Permasalahan sinyal telekomunikasi di Kabupaten Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, masih menjadi fokus penyelesaian bersama.
“Jika diabaikan, persoalan ini akan terus menyulitkan masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi,” ujar Wakil Ketua I DPRD Morowali Utara, Wahyu Hidayat Sudirman (WHS), di Kolonodale, Sabtu (10/2/2024).
Meskipun upaya telah dilakukan melalui program Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, tantangan dalam meningkatkan kualitas sinyal masih terdapat, terutama di blankspot telekomunikasi.
“Pekan kemarin, saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Sulteng untuk mencari solusi agar penyelesaian masalah sinyal telekomunikasi bisa diprioritaskan. Nanti menunggu lagi data-data yang dibutuhkan dari Kominfo Morut,” terangnya.
Wahyu Hidayat berharap masalah lemahnya sinyal telekomunikasi ini dapat segera diatasi tahun ini, karena dampaknya sangat signifikan. Masyarakat menjadi terbatas dalam mengakses layanan penting seperti telepon, internet, dan pesan.
Hal ini tidak hanya berdampak pada komunikasi personal, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Akses yang terbatas terhadap informasi dan teknologi juga dapat menjadi hambatan dalam pengembangan potensi ekonomi lokal serta pendidikan masyarakat.
Oleh karena itu, Wahyu menilai diperlukan upaya serius dan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, operator telekomunikasi, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini.
Upaya peningkatan infrastruktur telekomunikasi, investasi dalam teknologi yang lebih canggih, serta pemberdayaan masyarakat dalam mengelola dan memelihara infrastruktur telekomunikasi lokal dapat menjadi langkah-langkah yang efektif dalam meningkatkan akses komunikasi dan mengatasi permasalahan sinyal telekomunikasi di Morowali Utara.
Dengan adanya upaya yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan bahwa masalah sinyal telekomunikasi di Morowali Utara dapat segera diatasi, dan masyarakat dapat menikmati manfaat dari akses komunikasi yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan wilayah secara keseluruhan.
“Saya berharap pihak Kominfo Morut bisa segera memberikan data-data yang dibutuhkan agar masalah ini segera teratasi,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Diskominfo Morut Ivan Mareoli menyebutkan salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah sinyal yang lemah di daerah blankspot.
Meskipun telah tercover oleh program Bakti, namun sinyal yang diterima masih mengalami kelemahan, menghambat akses masyarakat untuk melakukan komunikasi dan mengakses informasi dengan lancar.
Hal ini tentu menjadi kendala serius dalam era digital saat ini, di mana komunikasi dan akses informasi merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari.
“Pada dasarnya daerah blankspot di Morowali Utara sudah ter-cover dengan adanya program Bakti dari Kemenkominfo, cuma sinyalnya lemah,” jelasnya.
Tidak hanya itu, masih terdapat beberapa desa di Morowali Utara yang, meskipun bukan termasuk dalam kategori blankspot, namun mengalami masalah dengan kualitas sinyal yang kurang memadai.
Contohnya di Desa Uemasi dan Ueruru di Kecamatan Bungku Utara, serta Desa Togo di Kecamatan Petasia Barat. Meskipun telah mendapatkan sinyal, namun kualitasnya masih jauh dari optimal, menyulitkan masyarakat dalam menggunakan layanan telekomunikasi dengan baik.
“Ia menambahkan, dalam sebuah Rakornas di Makassar September 2023 lalu, para pemangku kepentingan dari berbagai daerah yang telah mendapatkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dari program Bakti menyampaikan usulan penting. Mereka mengusulkan agar kuota bandwidth tiap-tiap BTS ditingkatkan, untuk meningkatkan kualitas sinyal.
“Saat ini, kuota bandwidth yang tersedia hanya sebesar 2 Mbps, sementara menurut para ahli BTS yang turut serta dalam Rakornas, idealnya setiap BTS membutuhkan minimal 100 Mbps untuk dapat memberikan sinyal yang optimal,” sebut Ivan.*/(rd)
