PALU,- Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Panca Marga Palu dan Perkumpulan Aparatur Desa seluruh Indonesia (PAPDESI) Provinsi Sulawesi Tengah meraih momen bersejarah dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang menggarisbawahi komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa.
Penandatanganan yang berlangsung di megahnya Auditorium H. Kiesman Abdullah Kampus STIA Panca Marga Palu pada hari Rabu (20/3/2024) menjadi saksi langkah konkret dalam memajukan pelayanan publik di wilayah pedesaan.
Dalam samb Dr. Dewi Cahyawati Abdullah, MM, yang menjabat sebagai Ketua STIA Panca Marga Palu, mengungkapkan bahwa kemitraan ini memusatkan perhatian pada tiga pilar utama, yaitu Pendidikan, Penelitian, serta Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat.
“Aparatur desa memerlukan SDM yang unggul untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas SDM aparatur desa dan pemberdayaan masyarakat di kawasan pedesaan.” tegas Dewi.
Salah satu inisiatif utama dalam kerjasama ini adalah Program Pengakuan Pembelajaran Lampau (RPL), sebuah langkah progresif yang memberikan kesempatan bagi aparatur desa yang telah mengabdi selama bertahun-tahun untuk meraih gelar sarjana dalam waktu singkat, yakni 3 semester.
“Kami akan menilai sertifikat, tugas, dan pencapaian mereka untuk menetapkan jumlah SKS yang mereka peroleh. Dengan langkah ini, aparatur desa dapat segera bergabung dalam proses pembelajaran pada semester ke-6,” tambah Dewi.
Tidak hanya itu, komitmen untuk menjaga kelangsungan kerjasama ini pun disuarakan dengan jelas oleh pihak STIA Panca Marga Palu. Rencana masa depan mencakup ekspansi kerjasama dengan pemerintah provinsi dan lembaga terkait lainnya, dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM di Sulawesi Tengah secara keseluruhan.
Ketua PAPDESI, Abdul Gafur, menyambut baik kerjasama ini. Baginya, program RPL dan inisiatif lain yang terkandung dalam MoU ini akan memberikan dorongan signifikan bagi kemampuan dan keterampilan aparatur desa.
“Dulu, banyak kepala desa yang kesulitan mengikuti pendidikan tinggi karena keterbatasan waktu dan biaya. Program RPL ini menjadi solusi bagi mereka,” ungkap Abdul Gafur, mencerminkan optimisme akan masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat desa di Sulawesi Tengah.*/
