Gubernur Anwar Hafid Ajak Perusahaan Sinergikan Program CSR Lewat Nawacita BERANI

PALU, – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menerima kunjungan dari Masyarakat Pemantau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Provinsi Sulawesi Tengah di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kamis (24/7/2025).

Pertemuan ini dimanfaatkan sebagai wadah strategis untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengarahkan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Peran Media dalam Pengawasan Partisipatif : Bawaslu Sulteng Gelar Sosialisasi

151 𝐢𝐧𝐢𝐏𝐀𝐋𝐔

Audiensi dipimpin oleh Ketua Masyarakat Pemantau TJSL Sulteng, Dr. Ir. Taslim Bahar, MT, bersama jajaran pengurus. Gubernur Anwar Hafid didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng, Dr. Yoppy Patiro, SH, MH.

Dalam dialog yang berlangsung singkat tersebut, kedua belah pihak menyatakan komitmen untuk membangun kerja sama erat demi memastikan program CSR yang dijalankan perusahaan dapat bersinergi dengan prioritas pembangunan daerah dalam kerangka Nawacita BERANI yang mengutamakan kepentingan rakyat.

“Kita butuh langkah konkret dan kerja sama antarlembaga agar pelaksanaan CSR tidak berjalan terpisah-pisah. Harus ada kebijakan yang terarah, berbasis data serta kebutuhan masyarakat yang sebenarnya,” tegas Gubernur Anwar Hafid.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Sembilan Orang Juru Parkir Liar di Palu Terjaring Razia Tim Satgas

177 𝐢𝐧𝐢𝐏𝐀𝐋𝐔

Ia juga memberikan arahan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk segera menjalin koordinasi dengan Masyarakat Pemantau TJSL guna menyusun agenda rapat kerja teknis. Forum ini nantinya diharapkan dapat merumuskan kesepahaman terkait prioritas pembiayaan perusahaan melalui CSR, baik dari sisi sektor maupun jenis kegiatan yang harus menjadi perhatian utama.

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dr. Yoppy Patiro, menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan tindak lanjut.

“Selama ini banyak program CSR yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Dengan penguatan regulasi serta sinkronisasi dengan RPJMD, kita berharap pelaksanaan CSR menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Upaya ini menjadi bagian dari langkah nyata Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong pembangunan inklusif yang tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga mengoptimalkan kontribusi sektor swasta dalam pembangunan daerah. (*)