Tambang Tertib, Desa Terang: Dua Fokus Besar Pemprov Sulteng 2025β2029
PALU,β Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat komitmennya dalam membenahi sektor energi dan pertambangan. Langkah konkret itu diwujudkan melalui rapat strategis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, bertempat di Aula Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (28/7/2025).
Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas ESDM Ajen Kris, SE, MM, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng, Dr. Yoppy Patiro, SH, MH, yang bersama-sama membahas arah kebijakan sektor strategis tersebut untuk lima tahun ke depan.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya penerapan prinsip good mining practice atau kaidah pertambangan yang baik oleh Dinas ESDM. Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada keselamatan, keberlanjutan lingkungan, dan tentu saja kesejahteraan masyarakat.
Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah program unggulan βBERANI Menyalaβ β program prioritas Pemprov Sulteng yang bertujuan memperluas akses listrik ke desa-desa terpencil. Program ini merupakan bagian dari visi besar Nawacita BERANI dan akan digenjot secara maksimal hingga tahun 2029 melalui kolaborasi erat bersama PLN.
βBERANI Menyala bukan hanya soal listrik, tapi soal menghadirkan harapan di pelosok negeri. Ini program wajib yang harus kita realisasikan bersama,β tegas Gubernur.
Tidak hanya fokus pada listrik, Pemprov Sulteng juga sedang menyiapkan pembentukan Satuan Tugas Pertambangan dan Lingkungan Hidup. Satgas ini akan berperan sebagai garda depan dalam penyelesaian konflik pertambangan serta berbagai isu lingkungan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Dalam hal penertiban tambang ilegal atau PETI (Penambangan Tanpa Izin), Gubernur menyebut persoalan ini sebagai tantangan serius. Ia meminta Dinas ESDM segera merumuskan pedoman penyelesaian PETI dengan pendekatan yang legal dan berpihak kepada rakyat. Salah satu solusinya adalah membangun skema kemitraan antara penambang rakyat dan Koperasi Merah Putih.
Untuk memastikan program berjalan secara terpadu, Gubernur juga menginstruksikan Dinas ESDM memperkuat sinergi dengan Inspektur Tambang, instansi tata ruang, serta BPN/ATR.
βTidak boleh ada perangkat daerah yang berjalan sendiri-sendiri. Pembangunan yang kita kejar adalah pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Butuh sinergi lintas sektor agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,β pungkasnya.
Dengan strategi dan koordinasi yang semakin solid, Pemprov Sulteng menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan energi yang adil dan pertambangan yang tertib demi masa depan daerah yang lebih baik. (*)
Pos terkait
BERITA TERBARU
Tidak ada komentar