Presiden Prabowo Diminta Bersikap Tegas pada PT IMIP Pasca Insiden Ledakan di PT Dexin Steel Indonesia
INIPALU.com – Insiden ledakan kembali mengguncang kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), kali ini di PT Dexin Steel Indonesia (DSI), Jumat (25/9/2024) pukul 16:30 WITA. Insiden yang terjadi di departemen SS, tempat pengelolaan limbah sisa pembakaran smelter, mengakibatkan satu pekerja bernama Laode Gunawan, operator Hoist Crane, meninggal dunia. Selain itu, satu pekerja lain mengalami luka ringan. Berdasarkan keterangan saksi pekerja di lapangan, suara ledakan terdengar keras di area kolam limbah, dan rekaman video menunjukkan api besar menyelimuti dinding serta peralatan Hoist Crane. Hingga saat ini, penyebab ledakan belum diketahui dan tengah dalam penyelidikan.
Kejadian ini menambah daftar panjang insiden kecelakaan kerja yang meningkat tajam di kawasan industri PT IMIP dalam kurun waktu 2023–2024. Salah satu insiden paling fatal yang terjadi di kawasan ini adalah tragedi PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) pada 24 Desember 2023, yang menelan banyak korban jiwa. Usai tragedi tersebut, ledakan demi ledakan masih terus terjadi di perusahaan-perusahaan lain di kawasan IMIP, menjadikan industri ini seolah medan maut bagi para pekerja. Sirene ambulans hampir setiap hari terdengar membawa pekerja yang terluka atau bahkan meninggal akibat insiden kerja.
Rentetan kecelakaan kerja yang terus berulang mendapat sorotan tajam dari berbagai organisasi, seperti WALHI Sulteng, Yayasan Tanah Merdeka (YTM), dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Mereka menuntut pemerintah, khususnya Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, agar mengambil sikap tegas terhadap PT IMIP dan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola industri di kawasan tersebut. WALHI, YTM, dan JATAM menilai bahwa kebijakan hilirisasi nikel, yang sering digaungkan pemerintah sebagai langkah peningkatan nilai tambah, tidak seharusnya mengorbankan keselamatan pekerja.
Menurut Wandi, Kampanye WALHI Sulteng, hilirisasi nikel tidak seharusnya hanya dilihat sebagai capaian nilai ekonomi, tetapi juga harus disertai dengan kesejahteraan bagi masyarakat dan pekerja yang terlibat.
“Hilirisasi nikel bukan hanya tentang keuntungan ekonomi. Jika keselamatan dan kesejahteraan pekerja tidak diperhatikan, maka narasi hilirisasi dan dekarbonisasi hanya akan menjadi topeng bagi kepentingan bisnis oligarki,” tegas Wandi.
Direktur JATAM Sulteng, Moh. Taufik, juga mengecam sikap pemerintah yang dinilainya kurang memperhatikan aspek keselamatan kerja di sektor pertambangan.
“Kecelakaan kerja yang terus terjadi seolah menunjukkan bahwa negara tidak lagi memiliki kedaulatan atas pengelolaan sumber daya alamnya, dan terlihat tunduk pada kepentingan investasi. Padahal, para pekerja di industri nikel banyak yang sudah menjadi korban,” ujar Taufik.
Ia menegaskan, negara seharusnya mampu memberikan sanksi tegas, mulai dari pemberhentian operasi sementara hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang berulang kali melakukan pelanggaran.
Serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil menilai lemahnya penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) sebagai faktor utama penyebab tingginya angka kecelakaan di kawasan IMIP. Para pekerja sering kali dihadapkan pada tuntutan produksi yang tinggi, sementara upah dan sistem K3 yang memadai belum sepenuhnya diberikan oleh perusahaan.
Azis, staf kampanye Yayasan Tanah Merdeka (YTM), menambahkan bahwa kejadian ini sudah menambah daftar panjang kasus kecelakaan kerja di kawasan IMIP.
“Setiap terjadi insiden, seharusnya ada kebijakan penghentian produksi untuk evaluasi peralatan dan perbaikan alat. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada korban, ini juga menjadi peringatan kepada pekerja lainnya tentang bahaya yang mereka hadapi,” kata Azis.
Namun, ia menyoroti bahwa PT IMIP cenderung tertutup dan tidak pernah menghentikan produksi, bahkan dalam kasus kematian pekerja yang baru saja terjadi beberapa minggu lalu di PT Wanatiara Nusantara Indonesia (WNII).
“Pemerintah seharusnya mengintervensi agar ada penghentian produksi untuk keselamatan pekerja, tapi faktanya mereka pun acuh,” terang Azis.
Selain menuntut audit keseluruhan sistem K3 di kawasan IMIP. WALHI, JATAM, dan YTM mendesak agar PT DSI dan perusahaan lainnya yang langganan kecelakaan kerja memperbaiki manajemen kerja yang merugikan para pekerja. Mereka juga meminta adanya pemberian santunan layak bagi keluarga korban serta peningkatan upah bagi pekerja agar mereka mendapatkan imbalan yang sepadan dengan risiko kerja yang dihadapi.
Organisasi masyarakat sipil terus menekankan bahwa Presiden Prabowo perlu memberikan perhatian serius terhadap rentetan insiden ini. Mereka berharap pemerintah mengambil langkah tegas dalam mengatur tata kelola kawasan industri seperti IMIP agar mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pekerja.
“Presiden Prabowo Diminta Bersikap Tegas pada PT IMIP Pasca Insiden Ledakan di PT Dexin Steel Indonesia,” tegas Azis.(*)
Pos terkait
Tidak ada komentar