JAKARTA,- Setelah memperoleh rekomendasi dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu bersama Pemerintah Kota Palu melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Rabu (20/8/2025), di Jakarta.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Palu, Rico AT Djanggola, didampingi Wakil Ketua I DPRD Palu, Muhlis U Aca, serta anggota Banggar DPRD Palu, yaitu Abdulrahim Nassar Alamri, Nendra Kusuma Putra, Mutmainah Korona, dan Rustia Tompo. Dari pihak Pemerintah Kota Palu turut hadir Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, Romi Sandi Agung, serta sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari sektor Sumber Daya Alam (SDA), serta menyampaikan aspirasi dan masukan dari daerah terkait optimalisasi penyaluran dana tersebut.
Rombongan disambut langsung oleh Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan, Sandy Firdaus. Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD dan Pemkot Palu menyoroti pentingnya peningkatan transparansi dan keadilan dalam penghitungan serta distribusi DBH SDA guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
βKami berharap alokasi DBH dapat lebih optimal dan proporsional, agar mampu mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Palu,β ujar Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi hal itu, Sandy Firdaus menyampaikan apresiasinya atas inisiatif konsultatif dari Pemkot dan DPRD Palu. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus memperkuat sinergi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam rangka perbaikan tata kelola transfer keuangan daerah.
βKami sangat menyambut baik kunjungan ini sebagai bagian dari upaya bersama membangun transparansi dan efektivitas dalam perimbangan keuangan antara pusat dan daerah,β jelas Sandy.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempererat koordinasi antarlembaga, serta memperkuat peran keuangan daerah dalam mendukung agenda pembangunan di Kota Palu secara berkelanjutan.(*)
Tidak ada komentar