Polres Morut Usut Honorer “Siluman”, Longki Djanggola Beri Dukungan Penuh
Jakarta,– Kepolisian Resor Morowali Utara (Polres Morut) resmi melakukan penyidikan terkait dugaan adanya tenaga honorer “siluman” dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah tersebut.
Sebagai bagian dari penyelidikan, Polres Morut telah melayangkan surat resmi kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghadirkan dokumen sebagai bahan pemeriksaan. Dokumen yang diminta antara lain data honorer tahun 2023–2025, Surat Keputusan (SK) honorer, serta Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).
Salah satu pejabat yang dijadwalkan memberikan klarifikasi adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Morut, Drs. Djibrail, pada Kamis (28/8/2025) pukul 10.00 WITA.
Kanit Reskrim Polres Morut, IPTU Mas’ud Amara, S.Sos, membenarkan adanya pemanggilan tersebut.
“Semua OPD kami undang, termasuk camat dan kepala sekolah,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).
Terkait langkah kepolisian, Anggota Komisi II DPR RI sekaligus mantan Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, menyatakan dukungan penuh terhadap proses penyidikan yang sedang berjalan.
“Siapa pun yang dengan sengaja membuat atau memanipulasi data honorer harus bertanggung jawab. Jika terbukti, mereka harus diberi sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan, baik secara administrasi kepegawaian maupun hukum,” tegas politisi Partai Gerindra itu di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/8/2025).
Longki menegaskan bahwa praktik manipulasi data honorer merugikan banyak pihak, khususnya mereka yang telah lama mengabdi di instansi pemerintahan.
“Ini mematikan kesempatan orang lain yang seharusnya berhak. Karena itu, saya mendukung penuh kepolisian untuk menuntaskan kasus ini sesuai aturan hukum yang berlaku,” tandasnya. (*)
Pos terkait
BERITA TERBARU
Tidak ada komentar