SPHP Sulteng Pastikan Aksi Tetap Tertib dan Siap Dialog Tanpa Demonstrasi
PALU,- Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) bersama Serikat Pekerja Hukum Progresif Sulawesi Tengah (SPHP) berencana menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan nasional di lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) 2 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah.
Dalam aksi tersebut, massa menuntut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mencopot Kepala Satker PJN 2, Yudha Sandyutama. KRAK dan SPHP menduga adanya penyalahgunaan anggaran serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan proyek jalan nasional yang dikerjakan di bawah Satker PJN 2.
Juru bicara KRAK, Raslin, mengatakan bahwa pihaknya telah berulang kali mencoba meminta klarifikasi terkait progres pekerjaan dan penggunaan anggaran, namun tidak mendapatkan respons yang memadai.
βSebenarnya tidak ada alasan bagi Kepala Satker PJN 2 untuk menghindari kami. Kami hanya ingin mengetahui progres pengerjaan jalan beserta anggaran yang digunakan apakah sudah tepat atau belum. Jika tidak merasa melakukan pelanggaran, mengapa sulit untuk dikonfirmasi?β ujarnya.
Raslin juga menyoroti penggunaan anggaran negara dalam lebih dari satu dekade terakhir yang dinilainya tidak memberikan dampak signifikan terhadap kondisi jalan nasional di wilayah itu. Menurutnya, meski triliunan rupiah telah dikucurkan untuk penanganan ruas yang sama, kondisi jalan tetap tidak menunjukkan perbaikan berarti.
βSetiap tahun ratusan miliar APBN digelontorkan, tapi penanganannya selalu sama dan hasilnya juga sama. Patut kami menduga proyek tambal sulam itu sengaja didesain,β tegasnya.
Meski demikian, Raslin memastikan KRAK dan SPHP tetap membuka ruang komunikasi dengan aparat penegak hukum maupun pihak PUPR. Ia berharap, jika dugaan tersebut terbukti, proses hukum dapat berjalan transparan dan tanpa hambatan.
Selain itu, ia menegaskan bahwa setiap aksi yang dilakukan pihaknya selalu mengedepankan ketertiban dan keamanan.
βApabila pihak BPJN 2 bersedia membuka forum dan mengundang kami untuk berdiskusi, kami siap hadir secara kooperatif tanpa harus melakukan aksi,β ujarnya.
SPHP Sulawesi Tengah menyampaikan komitmen serupa. Mereka menegaskan bahwa seluruh aksi akan dilakukan secara damai dan tetap siap menghadiri forum dialog apabila BPJN 2 membuka ruang komunikasi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPJN 2 maupun Kepala Satker PJN 2 belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan yang disampaikan KRAK dan SPHP.(*)
Pos terkait
Tidak ada komentar