Keracunan Massal Program Makanan Bergizi Gratis di Sulawesi Tengah: DPR Desak Evaluasi Dapur MBG
Palu, β Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah sejak awal pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 memicu sorotan tajam dari berbagai pihak. Program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat gizi generasi muda itu, kini dihadapkan pada persoalan serius terkait kualitas pengolahan dan distribusi makanan.
Salah satu yang angkat bicara adalah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah. Dalam pernyataan resminya, Longki menegaskan perlunya penegakan disiplin dalam setiap rantai operasional dapur MBG, mulai dari bahan baku hingga distribusi ke sekolah.
Menurut Longki, kasus keracunan yang terjadi menunjukkan adanya dugaan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
βKita bisa pastikan ada prosedur standar operasional yang dilanggar di dapur MBG. Padahal, dalam operasionalnya dapur ini melibatkan banyak pihak: perusahaan swasta, pelaku usaha daerah, TNI, Polri, hingga BIN. Tiap dapur dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan didampingi ahli gizi,β ujar Longki.
Ia menegaskan, SOP pengolahan makanan tidak boleh ditawar, termasuk pemilihan bahan baku.
βSemua bahan yang tidak layak harus ditolak, bukan malah diproses. Apalagi sampai ada ikan yang sudah melek tetap dimasak. Itu jelas berisiko tinggi,β tegasnya.
Longki juga menyoroti penggunaan ikan laut seperti tuna, cakalang, dan ekor kuning dalam menu MBG. Menurutnya, jenis ikan tersebut memiliki potensi alergen tinggi ketika kondisinya sudah tidak segar.
βSaya menyarankan agar ikan tuna dan spesies sejenis tidak lagi digunakan. Jika sudah melek, ikan ini bisa mengandung racun alami yang memicu keracunan massal. Memang proses sortir lebih lama, tapi jauh lebih aman,β ucapnya.
Politisi senior Gerindra ini menekankan pentingnya kesadaran moral dalam penyajian makanan untuk anak-anak sekolah.
βTanamkan dalam diri bahwa yang kita beri makan adalah anak kita sendiri. Maka pasti ada semangat menyiapkan yang terbaik. Bila masih ada dapur yang bermasalah, kerja samanya harus diputus. Bahkan, kalau keracunan massal terus berulang, bisa masuk ranah hukum bila orang tua tidak puas,β katanya.
Meski menyoroti persoalan teknis, Longki menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung penuh program MBG sebagai upaya strategis pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa.
βProgram makanan bergizi gratis adalah salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi sehat dan kuat. Namun, pengelola dapur harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Jangan lalai, jangan main-main dengan nyawa anak-anak,β tegasnya.
Sejak Juli 2025, laporan keracunan massal akibat konsumsi makanan dari program MBG mulai mencuat di beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah, di antaranya Banggai Kepulauan, Morowali, dan Parigi Moutong. Ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami gejala seperti mual, pusing, muntah, hingga harus menjalani perawatan intensif di puskesmas dan rumah sakit setempat.
Pemerintah daerah bersama aparat kepolisian, TNI, dan tenaga kesehatan langsung melakukan langkah cepat penanganan, termasuk mengevakuasi siswa, melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan, serta mengevaluasi dapur MBG di wilayah terdampak.
Sejumlah kalangan, termasuk DPRD Sulawesi Tengah dan organisasi masyarakat sipil, juga mendesak agar ada audit menyeluruh terhadap dapur MBG. Mereka menilai, program yang sejatinya mulia tidak boleh tercederai oleh kelalaian teknis.
Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, misalnya, menegaskan seluruh tenaga medis telah dikerahkan untuk memastikan keselamatan korban. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah evaluasi agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
Program MBG merupakan salah satu pilar utama kebijakan pangan nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo pada awal 2025. Di Sulawesi Tengah, dapur MBG tersebar hampir di setiap kabupaten/kota dan melibatkan ribuan tenaga pelaksana.
Kasus keracunan massal yang terjadi menjadi peringatan keras bagi semua pemangku kepentingan untuk memperketat pengawasan. Dukungan politik dari DPR RI, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil diharapkan dapat memperbaiki tata kelola MBG sehingga kembali pada tujuan semula: memastikan anak-anak Indonesia mendapat makanan bergizi, sehat, dan aman./(*)
Pos terkait
Like Us On Facebook
Tidak ada komentar