Gubernur Anwar Hafid Tekankan Stabilisasi Harga Pangan untuk Tekan Inflasi dan Kemiskinan

PALU,– Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Dari Gerbang Desa untuk Indonesia, Penguatan Lembaga Ekonomi Daerah dalam Ekosistem Distribusi Pangan, Kamis (25/9/2025) di Grand Syah Hotel Palu. Kegiatan ini diikuti seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota se-Sulteng.

Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Sulawesi Tengah saat ini menghadapi tantangan serius di bidang inflasi. “Sulawesi Tengah masih berada di posisi keempat inflasi tertinggi di Indonesia dengan angka 4,0. Penyumbang terbesar inflasi adalah beras, padahal produksi beras kita sebenarnya surplus. Namun, kenyataannya harga di pasar justru tinggi,” ungkapnya.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Gubernur Anwar Hafid Tawarkan Keindahan Sulteng Saat Terima Tim Verifikasi FORNAS IX

263 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞 𝐃𝐞𝐥𝐚𝐧𝐨

Ia menekankan bahwa kondisi tersebut menjadi ironi karena ketersediaan pangan cukup, tetapi distribusi belum merata. Untuk itu, pemerintah provinsi berkomitmen mendorong program Satu Harga untuk Sulawesi Tengah sebagai bagian dari misi BERANI Sejahtera. Menurutnya, program ini akan menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat, menekan angka kemiskinan, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi daerah.

Anwar Hafid juga menegaskan bahwa musuh utama pembangunan di Sulawesi Tengah bukanlah soal infrastruktur semata, melainkan persoalan kemiskinan yang masih tinggi. Tercatat, angka kemiskinan mencapai 11 persen atau sekitar 310 ribu jiwa dengan 80 ribu rumah tangga miskin. “Setiap kenaikan inflasi langsung berdampak pada rakyat kecil. Ketika harga naik, yang paling menderita adalah masyarakat miskin. Karena itu, menjaga inflasi adalah tugas utama kita semua, bukan hanya BPS,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan apresiasi terhadap proyek perubahan yang digagas Sekretaris Daerah, Rini Motong, terkait pembentukan regulasi bersama untuk memperkuat distribusi pangan. Ia menilai gagasan itu lebih efektif ketimbang membentuk perusahaan daerah baru, karena dengan payung hukum yang jelas, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat bergerak serentak menjaga kestabilan harga.

Baca Juga

1 tahun  lalu

KPID Sulteng Gelar Literasi Media Digital, Lembaga Penyiaran Diminta Peran Aktif Memfilter Informasi Hoax

306 𝐢𝐧𝐢𝐏𝐀𝐋𝐔

“Ini bukan sekadar diskusi formalitas, tetapi langkah nyata yang harus kita implementasikan bersama. Kalau kita satukan langkah, regulasi, dan gerak bersama, maka lonjakan harga bisa kita kendalikan. Dengan begitu, inflasi bisa ditekan, kemiskinan berkurang, dan masyarakat terlindungi,” tutup Anwar Hafid. (*)