Anwar Hafid: Kami Ingin Pemerintahan di Sulteng Bersih dan Transparan
JAKARTA,β Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, memimpin langsung para Bupati, Wali Kota, serta Ketua DPRD se-Sulawesi Tengah menghadiri sosialisasi dan komitmen penyelarasan pemberantasan korupsi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (6/8/2025).
“Hari ini, Rabu (6/8-2025), saya bersama para Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPRD se-Sulawesi Tengah berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tulis Gubernur Anwar Hafid melalui akun Facebook resminya, sebagaimana dikutip media ini, Kamis (7/8/2025).
Kehadiran rombongan tersebut, lanjut Anwar Hafid, merupakan bentuk nyata dukungan dan komitmen dalam menyelaraskan langkah pemberantasan korupsi dari tingkat pusat hingga daerah.
“Kedatangan kami semua adalah bentuk nyata komitmen kita menyelaraskan aksi pemberantasan korupsi dari pusat hingga daerah,” tandas mantan Bupati Morowali dua periode itu.
Lebih lanjut, Gubernur yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan Camat ini menegaskan bahwa seluruh pimpinan daerah di Sulawesi Tengah bertekad menjaga tata kelola pemerintahan agar tetap bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
“Kami ingin memastikan bahwa tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah berjalan bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat yang juga mantan anggota DPR RI ini menambahkan bahwa kolaborasi dengan KPK merupakan bagian dari ikhtiar untuk menjadikan integritas sebagai pondasi utama dalam pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua KPK, Jhohanis Tanak, turut memberikan arahan dan pencerahan kepada para kepala daerah dan pimpinan legislatif se-Sulteng. Tanak yang pernah menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng pada 2014 itu, menekankan pentingnya komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi.
βSaya malu kalau daerah saya banyak korupsi. Rapat ini diadakan karena rasa sayang kami terhadap bapak-ibu sekalian. Apapun yang disembunyikan, pasti ketahuan, karena alat kami di KPK sudah canggih,β ujarnya.
Ia juga mengingatkan para pejabat untuk senantiasa menghayati sumpah jabatan sebagai bentuk tanggung jawab moral.
βTolong dibaca kembali sumpah jabatan, minta setiap pegawai membacanya ulang saat memangku jabatan, agar sadar betul beban tugas yang diemban,β pesannya.
Tanak menambahkan, korupsi terbesar di Indonesia bukan hanya terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, namun juga dalam pelayanan publik.
“Kedepan, pendidikan antikorupsi akan masuk dalam kurikulum sejak sekolah dasar,” ungkap putra kelahiran Poso tersebut. (*)
Pos terkait
BERITA TERBARU
Tidak ada komentar